DetikSR.id Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pemerintah terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
Upaya tersebut dilakukan melalui pengerahan satuan tugas (satgas) udara dan darat, pelibatan berbagai unsur, serta penguatan langkah pencegahan untuk menekan risiko kebakaran berulang.
Sigit mengatakan, penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan hingga instansi yang memiliki kewenangan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
“Lengkap. Mulai dari Satgas udara, Satgas darat,” kata Sigit di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada (11/10/2026).
Menurut dia, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan operasi pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pemerintah juga mendorong langkah pencegahan melalui sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta perbaikan regulasi guna mengurangi potensi kebakaran, khususnya di wilayah yang rawan.
Selain penanganan darurat, pemerintah turut mendorong strategi jangka panjang dengan memperkuat kelembagaan yang berperan dalam pemulihan dan pengelolaan ekosistem gambut.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian ialah penguatan Badan Restorasi Gambut agar memiliki keleluasaan lebih besar dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan karhutla.
“Semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan Badan Restorasi Gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan,” ujar Sigit.
Penguatan kelembagaan tersebut dinilai penting mengingat kawasan gambut memiliki kerentanan terhadap kebakaran, terutama ketika kondisi lahan mengering. Kebakaran di kawasan gambut juga dapat menyulitkan proses pemadaman apabila api menjalar ke lapisan tanah dan membara di bawah permukaan.
Prabowo Perintahkan TNI-Polri dan Pemda Bergerak Bersama
Sigit menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, serta masyarakat untuk bersinergi dalam menangani karhutla.
Menurut dia, keterlibatan seluruh unsur diperlukan agar upaya pemadaman berjalan lebih efektif dan penanganan di lapangan dapat dilakukan secara terpadu.
“Tapi yang jelas Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla,” tuturnya.
Sinergi lintas sektor menjadi krusial karena karhutla tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, keselamatan petugas, aktivitas ekonomi, serta kualitas udara di wilayah terdampak.
Karena itu, efektivitas penanganan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pengerahan personel dan peralatan pemadam, tetapi juga kemampuan mendeteksi titik api sejak dini, mencegah kebakaran meluas, serta memastikan pengawasan terhadap kawasan rawan berjalan konsisten.
Karhutla Meluas, Petugas Mulai Alami Gangguan Kesehatan
Kebakaran hutan dan lahan dilaporkan melanda sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan personel serta dukungan logistik yang memadai, terutama di lokasi yang sulit dijangkau dan membutuhkan operasi pemadaman berkelanjutan.
Di tengah operasi yang berlangsung selama berbulan-bulan, kondisi kesehatan personel Manggala Agni turut menjadi perhatian. Petugas yang berada di garis depan harus menghadapi paparan asap, panas, kelelahan fisik, serta keterbatasan fasilitas istirahat di sekitar lokasi kebakaran.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah personel mulai mengalami gangguan kesehatan setelah menjalani operasi pemadaman dalam waktu panjang.
“Kawan-kawan Manggala Agni di lapangan mulai banyak ada gangguan kesehatan, apalagi yang berada di tenda-tenda lokasi karhutla,” kata Ferdian.
Menurut Ferdian, risiko yang dihadapi petugas bukan hanya berasal dari kobaran api dan paparan asap. Durasi operasi yang panjang, kondisi medan yang semakin sulit, serta kebutuhan untuk terus bertugas di sekitar titik kebakaran turut meningkatkan beban fisik personel.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan operasi pemadaman perlu ditopang dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan petugas.
Ketersediaan alat pelindung diri, layanan kesehatan, asupan makanan dan air yang cukup, serta pengaturan waktu istirahat menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan operasi di lapangan.
Pencegahan dan Penegakan Aturan Jadi Kunci
Penanganan karhutla menghadapi tantangan yang tidak sederhana.
Pemadaman dapat menjadi lebih sulit ketika api meluas di kawasan hutan dan lahan gambut, sementara akses menuju titik kebakaran terbatas.
Dalam kondisi tertentu, pemadaman juga memerlukan dukungan operasi udara untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses melalui jalur darat.
Di sisi lain, upaya pencegahan membutuhkan pendekatan yang konsisten, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan kawasan rawan, hingga penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melanggar hukum.
Penguatan Badan Restorasi Gambut, sebagaimana disampaikan Sigit, menjadi salah satu bagian dari upaya membangun penanganan jangka panjang.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada kejelasan kewenangan, koordinasi antarlembaga, dukungan anggaran, serta pelaksanaan program di lapangan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa langkah pencegahan berjalan beriringan dengan respons cepat terhadap titik api.
Dengan demikian, penanganan tidak hanya berfokus pada memadamkan kebakaran yang sudah terjadi, tetapi juga mengurangi kemungkinan kebakaran kembali muncul pada musim rawan berikutnya.
Pada akhirnya, tantangan utama penanganan karhutla bukan semata-mata mengerahkan sebanyak mungkin personel dan peralatan, melainkan memastikan seluruh sumber daya bekerja secara terkoordinasi, melindungi petugas, serta menghasilkan pencegahan yang efektif dan berkelanjutan.
Komitmen pemerintah untuk memperkuat satgas, melibatkan masyarakat, dan membenahi kelembagaan perlu diikuti langkah nyata yang terukur.
Keberhasilan penanganan karhutla akan tercermin dari semakin cepatnya kebakaran dikendalikan, berkurangnya dampak asap terhadap masyarakat, serta menurunnya kejadian kebakaran dari tahun ke tahun.
Ervinna
