DetikSR.id Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui bahwa ketimpangan ekonomi di ibu kota masih menjadi persoalan serius. Hal ini tercermin dari angka gini ratio Jakarta yang berada di kisaran 0,41, menunjukkan kesenjangan distribusi pendapatan yang masih tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD DKI Jakarta 2027 yang digelar di Balai Kota Jakarta pada (16/4/2026).
“Ada satu problem yang sampai hari ini belum terpecahkan adalah gini ratio yang sekarang ini di angka sekitar 0,41,” ujar Pramono.
Pramono menilai tingginya ketimpangan tersebut dipicu oleh konsentrasi kekayaan yang tidak merata di Jakarta. Menurutnya, perputaran uang dalam jumlah besar masih terpusat di Jakarta, meskipun pemilik modal tidak selalu berdomisili di kota ini.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar kekayaan nasional terakumulasi di Jakarta, baik dalam bentuk investasi maupun aktivitas ekonomi, sehingga memperlebar jurang antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah.
“Kenapa gini ratio ini selalu besar di Jakarta dan terbesar di republik ini? Karena hampir semua orang kaya ada di Jakarta. Hampir semua uang besar itu dimiliki oleh orang-orang Jakarta, walaupun mungkin tinggalnya di Surabaya, Bali, dan sebagainya, tetapi distribusinya tetap di Jakarta,” jelasnya.
Di sisi lain, Pramono mengakui bahwa kinerja ekonomi Jakarta saat ini tergolong solid. Nilai investasi tercatat mencapai sekitar Rp270 triliun, yang menjadi salah satu indikator penting selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
“Investasinya Jakarta sekarang ini cukup tinggi, kurang lebih Rp270 triliun. Dan kami akan menjaga momentum ini,” katanya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif belum otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran belum cukup untuk menekan ketimpangan secara signifikan.
“Pertumbuhan ekonominya bagus, kemiskinannya menurun, penganggurannya terkurangi, tapi gini ratio tetap tinggi. Ini menunjukkan bahwa tantangan pemerataan menjadi kata kunci pembangunan Jakarta,” ujarnya.
Sebagai upaya mengatasi ketimpangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mempertahankan berbagai program bantuan sosial, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Pramono menegaskan agar program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta bantuan kesehatan tidak diubah maupun dikurangi.
“Saya minta program seperti KJP, KJMU, ijazah, serta insentif dan bansos kesehatan tidak diganggu, tidak dirubah,” tegasnya.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta mempertahankan sekitar 707.520 penerima KJP dan 16.920 penerima KJMU.
Pramono menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan, yang ia sebut sebagai
garis ketidakberuntungan
“Saya selalu memakai istilah garis ketidakberuntungan, dan pendidikan adalah kunci untuk memutusnya,” ucapnya.
Selain mempertahankan program yang ada, Pemprov DKI juga tengah merancang skema beasiswa lanjutan setara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) guna meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.
Ia berharap tidak ada pemotongan dana bagi hasil (DBH) agar pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mengembangkan program tersebut.
“Persoalan gini ratio inilah yang selalu menjadi momok utama di Jakarta,” tandas Pramono.
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat diikuti dengan pemerataan kesejahteraan.
Upaya menjaga keseimbangan antara investasi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan dinilai menjadi kunci dalam menurunkan ketimpangan di ibu kota ke depan.
Ervinna
