DetikSR.id Jakarta — Dalam rangka mewujudkan tata kelola kinerja Polri yang semakin akuntabel, terukur, dan berorientasi hasil (outcome-based governance), Kombes Pol. Kus Sri Wahyuni, S.I.K., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja ke Divisi Hukum (Divkum) Polri, didampingi oleh Septia Zul Putra, S.Si., M.Si.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Brigjen Pol. Emilia K. Ginting, S.I.P., M.H., selaku Perancang Peraturan Kepolisian Utama Divkum Polri, dan dilanjutkan dengan sesi brainstorming bersama Kombes Pol. Elya Susanti, S.I.K., M.Si., Perancang Peraturan Kepolisian Madya Tk. III Divkum Polri.
Kegiatan ini merupakan bagian penting dari proyek perubahan bertajuk “Transformasi Tata Kelola Kinerja melalui Penyusunan Pohon Kinerja Polri Terintegrasi untuk Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Maju.”
Inisiatif strategis ini bertujuan membangun sistem Pohon Kinerja Polri yang tidak hanya menjadi alat perencanaan dan pengukuran, tetapi juga menjadi landasan hukum dan manajerial bagi seluruh satuan kerja Polri — dari Mabes hingga tingkat Polres — dalam menyelaraskan sasaran, indikator, serta hasil kinerja.
“Pohon Kinerja Polri bukan hanya sekadar dokumen teknis, tetapi fondasi bagi budaya kerja baru yang lebih terukur, sinergis, dan berorientasi hasil. Dengan dukungan Divisi Hukum, kami berharap pohon kinerja ini dapat ditetapkan melalui Peraturan Kapolri (Perkap) agar memiliki legitimasi yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Kombes Pol. Kus Sri Wahyuni dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Brigjen Pol. Emilia K. Ginting menyambut baik inisiatif ini sebagai bentuk konkret sinergi lintas fungsi dalam memperkuat tata kelola hukum dan kinerja di lingkungan Polri. Kombes Pol. Elya Susanti turut menegaskan pentingnya harmonisasi antara substansi regulasi dan sistem pengukuran kinerja agar implementasinya efektif serta memiliki kepastian hukum.
Dalam kesempatan yang sama, Septia Zul Putra, S.Si., M.Si., menyampaikan bahwa keberhasilan Pohon Kinerja Polri tidak hanya bergantung pada rancangan struktur indikator, tetapi juga pada integrasi data dan konsistensi penerapan di seluruh jajaran.
“Kita ingin memastikan bahwa Pohon Kinerja Polri benar-benar menjadi peta kinerja yang hidup — yang memandu setiap satuan kerja untuk bergerak dengan arah yang sama, dari perencanaan hingga pelaporan. Integrasi data menjadi kunci agar hasil kinerja bisa dipantau secara real-time dan akurat,” ujar Septia Zul Putra.
Diskusi ini memperkuat kolaborasi antara tim penyusun regulasi di Divkum Polri dan tim proyek perubahan dalam memastikan keselarasan antara aspek hukum, tata kelola, dan pengukuran hasil kerja.
Dengan dukungan penuh dari berbagai unsur, Pohon Kinerja Polri Terintegrasi diharapkan menjadi instrumen utama dalam mendorong transformasi kelembagaan Polri menuju organisasi modern, transparan, dan berdaya saing global, sejalan dengan semangat Asta Cita dan visi Indonesia Maju 2045.(Red)
