DetikSR.id Jakarta, – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) meminta Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penundaan sementara keberangkatan jamaah umrah ke Tanah Suci menyusul meningkatnya ketegangan konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi ancaman keamanan yang dapat membahayakan keselamatan jamaah Indonesia di tengah situasi regional yang belum kondusif.
Ketua Umum DPP KNPI, Saad Budiman Lubis, S.Pd.I., M.M., menegaskan bahwa keselamatan dan perlindungan warga negara Indonesia harus menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, ibadah umrah merupakan perjalanan suci yang membutuhkan ketenangan dan jaminan keamanan. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah preventif dengan mengevaluasi kondisi keamanan secara menyeluruh sebelum mengizinkan keberangkatan jamaah dalam jumlah besar.
KNPI juga menyoroti laporan mengenai serangan rudal yang dikaitkan dengan kelompok Houthi terhadap wilayah Arab Saudi, termasuk informasi mengenai serangan di bandara Riyadh yang disebut menimbulkan korban jiwa. Selain itu, terdapat laporan mengenai dua warga negara Indonesia yang menjadi korban dengan luka ringan. Perkembangan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, sekaligus mendorong verifikasi informasi secara menyeluruh dan pemantauan intensif terhadap situasi keamanan di Arab Saudi.
Saad menekankan bahwa penundaan sementara bukanlah bentuk penghalangan terhadap umat Islam untuk menunaikan ibadah umrah, melainkan langkah perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan jamaah. Ia meminta pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait, bersama penyelenggara perjalanan ibadah umrah, untuk memperkuat koordinasi, menyampaikan informasi secara transparan, serta menyiapkan kebijakan yang berpihak pada keselamatan jamaah, termasuk perlindungan bagi mereka yang telah memiliki jadwal keberangkatan.
DPP KNPI menegaskan bahwa keberangkatan jamaah umrah dapat dilanjutkan setelah situasi keamanan dinilai kembali kondusif berdasarkan penilaian otoritas yang berwenang dan informasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. KNPI berharap pemerintah tidak mengabaikan potensi risiko dan berani mengambil keputusan preventif demi melindungi masyarakat. Bagi KNPI, keselamatan jamaah harus ditempatkan di atas kepentingan bisnis perjalanan, karena negara wajib hadir untuk memastikan setiap warga negara dapat beribadah dengan aman dan terlindungi.(Red/DJ)
