DETIKSR. Id BEKASI – Pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui Forum Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Minggu (12/7/2026), warga diberi ruang untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan pembangunan kepada wakil rakyat.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV Fraksi Partai Golkar, Akhmad Marjuki, perwakilan Pemerintah Kelurahan Wanajaya, para Ketua RW, tokoh masyarakat, pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan, serta masyarakat setempat.
Dalam pemaparannya, Marjuki menjelaskan bahwa forum pengawasan merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD selain legislasi dan penganggaran. Melalui kegiatan tersebut, DPRD memastikan setiap program yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau ada temuan tentu akan kami tindak lanjuti karena fungsi kami adalah mengawal setiap program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Ia menyebutkan sejumlah proyek yang menjadi objek pengawasan DPRD, di antaranya pembangunan Terminal Cikarang, rekonstruksi Jalan Makmun Nawawi hingga Cibarusah, pembangunan jembatan di Cibitung, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas Jalan Cikarang–Cibarusah.
Marjuki menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan pembangunan tidak hanya bergantung pada DPRD, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Kritik, saran, maupun laporan warga menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Karena pentingnya fungsi pengawasan, kegiatan ini juga didukung melalui anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas DPRD,” katanya.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lingkungan mereka. Salah satunya disampaikan Rosdia Sinaga yang mengapresiasi adanya forum tersebut karena menjadi sarana komunikasi langsung antara masyarakat dan anggota DPRD.
Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu terus dilaksanakan agar pemerintah mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Rosdia mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian warga, di antaranya terbatasnya kuota penerimaan siswa di SMA Negeri wilayah Cibitung, kondisi jalan desa yang masih rusak, kebutuhan penambahan ruang Posyandu, serta pembangunan gedung olahraga sebagai fasilitas bagi masyarakat.
“Kehadiran Pak Akhmad Marjuki sangat tepat karena memang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap program pembangunan pemerintah,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Marjuki memastikan seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan dibahas sesuai kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten.
Ia menjelaskan bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui APBD Provinsi Jawa Barat karena terdapat pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meski demikian, setiap aspirasi akan diteruskan kepada instansi terkait agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
Forum pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pembangunan. Dengan keterlibatan publik dalam mengawasi penggunaan anggaran, diharapkan setiap program pemerintah dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
