DetikSR.id Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa praktik penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk mudik Lebaran 2026, masih terjadi di sejumlah instansi pemerintah.
Temuan ini kembali menjadi sorotan di tengah upaya penguatan integritas dan akuntabilitas aparatur negara menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai informasi terkait penggunaan kendaraan dinas di luar peruntukannya.
Penyalahgunaan tersebut, kata dia, tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi membuka celah terjadinya praktik korupsi yang lebih luas.
“Untuk itu, kami mengimbau agar kepala daerah dan inspektorat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungannya,” ujar Budi kepada para awak media di Jakarta, (28/3/2026).
Menurutnya, langkah evaluasi ini penting sebagai bagian dari upaya menjaga integritas penyelenggara negara, termasuk aparatur sipil negara (ASN), agar tetap bekerja sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas, baik yang berstatus barang milik negara (BMN), barang milik daerah (BMD), maupun yang disewa, merupakan fasilitas yang diperuntukkan исключительно untuk kepentingan operasional kedinasan.
Budi menekankan bahwa setiap penyimpangan dalam penggunaan fasilitas tersebut berpotensi menjadi pintu masuk praktik korupsi.
Ia menjelaskan bahwa risiko korupsi tidak selalu muncul dari penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang besar, melainkan juga dapat berawal dari tindakan yang kerap dianggap sepele.
“Praktik yang kerap dianggap sederhana, seperti penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, sejatinya mencerminkan benturan kepentingan dan dapat berdampak pada kerugian keuangan negara serta menurunkan kepercayaan publik,” jelasnya.
Lebih lanjut, KPK mengingatkan bahwa penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi tidak hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga mencederai prinsip dasar pelayanan publik.
Dalam konteks ini, kendaraan dinas seharusnya mendukung efisiensi kerja dan pelayanan kepada masyarakat, bukan dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi seperti perjalanan mudik.
Sebagai langkah pencegahan, KPK telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi Hari Raya.
Dalam edaran tersebut, KPK secara tegas menyatakan bahwa pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk benturan kepentingan yang bertentangan dengan prinsip integritas dan akuntabilitas.
Selain itu, KPK juga mendorong peran aktif inspektorat di setiap instansi untuk melakukan pengawasan internal yang ketat. Pengawasan ini mencakup pendataan penggunaan kendaraan dinas, pembatasan operasional selama periode libur Lebaran, hingga pemberian sanksi bagi pelanggaran yang ditemukan.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa fenomena ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengawasan aset negara. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pimpinan instansi untuk menegakkan aturan secara konsisten, serta meningkatkan kesadaran ASN terhadap etika penggunaan fasilitas negara.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan fasilitas negara. Transparansi dan partisipasi publik dinilai menjadi kunci dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan keuangan negara.
Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama musim mudik, isu penggunaan kendaraan dinas menjadi perhatian khusus setiap tahunnya. KPK berharap, melalui langkah pencegahan dan pengawasan yang lebih ketat, praktik serupa dapat diminimalisir sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah tetap terjaga.
Ervinna
