DetikSR.id MERAUKE & BOVEN DIGOEL — Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan pembangunan infrastruktur, konektivitas logistik, serta penguatan keamanan di kawasan perbatasan Papua Selatan–Papua Nugini (PNG). Langkah ini merupakan bagian dari pengawalan langsung terhadap visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dari wilayah terdepan demi mewujudkan pemerataan ekonomi dan kedaulatan negara.
Melalui Kedeputian I KSP, rangkaian verifikasi dan peninjauan lapangan terpadu dilaksanakan pada 21–25 September 2026 bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian/Lembaga terkait, Pemprov Papua Selatan, serta Pemkab Boven Digoel.
Delegasi KSP yang turun langsung ke lapangan diperkuat oleh jajaran Tenaga Ahli Kedeputian I, yakni Christopher Nugroho, S.T., M.Si. (Tenaga Ahli Madya), Brigjen (Purn) Drs. Rohmad Nursahid, M.Si. (Tenaga Ahli Madya), dan Artinus Hulu, S.E., M.A. (Tenaga Ahli Muda). Sementara itu, rombongan BNPP dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si., didampingi Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Drs. Amrullah M. Ridha, Dr. Drs. Agustin Sagala, M.Si., dan Malfam Rioktauya, S.E., M.M. Kementerian Luar Negeri diwakili Diplomat Ahli Madya Gunawan Nainggolan dan Nugraha Purniwana.
Rangkaian Kegiatan dan Hasil Pembahasan Strategis
Rangkaian kegiatan diawali pada Senin (21/9) melalui Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Papua Selatan di Merauke yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandu Kainakaimu. Rakor ini mengidentifikasi berbagai isu krusial, mulai dari perlindungan nelayan perbatasan, pemulangan WNI, hingga peluang strategis pemenuhan BBM untuk kawasan perbatasan dan ekspor ke PNG.
Rakor menyepakati pentingnya edukasi batas wilayah perairan, pendampingan hukum bagi nelayan, penguatan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah, serta dukungan pusat untuk pemulangan WNI. Potensi distribusi BBM lintas batas melalui pemanfaatan jaringan logistik Food Estate Wanam juga dibahas sebagai peluang ekonomi baru.
Selanjutnya pada Selasa (22/9), tim gabungan meninjau operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Kabupaten Merauke. PLBN yang diawaki 30 personel ini melayani 20–25 pelintas per hari, mayoritas warga PNG yang datang untuk kebutuhan pokok dan ekonomi. Temuan di lapangan menunjukkan masih timpangnya mekanisme administrasi – pelintas PNG masih menggunakan surat keterangan kepala dusun sementara WNI menggunakan PLB – serta belum adanya pos counterpart di sisi PNG yang sepi. KSP mendorong penataan yang proporsional dengan tetap memperhatikan hubungan kekerabatan lintas batas.
Peninjauan dilanjutkan pada Rabu (23/9) hingga Kamis (24/9) di PLBN Yetetkun, Boven Digoel, serta memantau jalur penghubung menuju Border Post Butmabin (PNG). Koridor Yetetkun–Butmabin yang kini telah terhubung hingga ke kawasan tambang Ok Tedi Mining Limited (OTML) di Tabubil–Kiunga diproyeksikan menjadi simpul logistik dan jalur distribusi BBM darat lintas negara.
Di Yetetkun, akses 500 meter dari PLBN telah selesai dibuka dan diperkeras serta terhubung dengan jalan di sisi PNG. Pemerintah PNG tengah menyiapkan Border Post sementara dan merencanakan pembangunan pos permanen dengan dukungan OTML dengan standar setara PLBN Yetetkun. Tim juga mencatat perlunya evaluasi peningkatan tipe PLBN Yetetkun dari Tipe C menjadi Tipe B/A untuk mendukung ekspor-impor, serta penataan jalan tikus dan penguatan pengamanan untuk mencegah penyelundupan.
Kunjungan kerja ditutup pada Jumat (25/9) melalui pemantauan Dermaga Tanah Merah dan audiensi bersama Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, serta Pj. Sekda Boven Digoel, Fabianus Sabi Sinfahagi. Pertemuan ini mematangkan opsi pengembangan Dermaga Asike sebagai hub logistik BBM dan barang pendukung kawasan perbatasan.
Dermaga Tanah Merah yang dikelola Dishub Boven Digoel memiliki keterbatasan pasang surut dan saat ini berfungsi sebagai titik kontrol logistik. Sementara itu, Asike dinilai lebih ideal sebagai hub logistik karena lebar dan kedalaman sungai yang memadai. Pemkab Boven Digoel menyatakan kesiapan melakukan pembebasan lahan dan membuka kerja sama investasi.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab berharap PLBN Yetetkun menjadi penggerak utama pembangunan Kabupaten Boven Digoel dan Ibu Kota Tanah Merah, dengan membuka sinergi perkebunan rakyat (salak, kopi, cokelat) dengan Koperasi Desa Merah Putih dan BUMD untuk pasar PNG. Isu kemanusiaan seperti rencana kepulangan warga dari PNG dan pendidikan anak-anak lintas batas juga menjadi perhatian.
Peran Strategis KSP: Mendorong Debottlenecking dan Sinergi Pusat-Daerah
Kehadiran KSP dalam agenda terpadu ini memegang peran sentral sebagai _strategic delivery unit_ Presiden yang bertugas memastikan program-program prioritas nasional berjalan efektif tanpa hambatan (debottlenecking). KSP hadir untuk mengurai hambatan regulasi maupun operasional lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Tenaga Ahli Madya KSP, Christopher Nugroho, menegaskan bahwa perbatasan negara kini ditempatkan sebagai beranda depan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar garis pertahanan atau kawasan terisolasi.
“Pembangunan PLBN Yetetkun dan pengembangan kawasan perbatasan bukan sekadar pembangunan gerbang batas negara, melainkan akan menjadi penggerak utama pembangunan daerah, memperkuat konektivitas, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Papua Selatan sebagai DOB,” tegasnya.
Oleh karena itu, KSP siap mengawal pembentukan Gugus Tugas Terpadu bersama BNPP serta mengoordinasikan K/L teknis agar penguatan fungsi CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security), penyediaan fasilitas dasar seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan Sekolah Rakyat, hingga potensi kerja sama ekonomi lintas negara dapat segera terealisasi secara terpadu dan terukur.(Red/gd)
