DetikSR.id Jakarta, Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) dijadwalkan menggelar demonstrasi di Jakarta, pada (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama, mulai dari penanganan krisis lingkungan, pembenahan ekonomi, perlindungan kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, hingga penurunan biaya pendidikan dan kesehatan.
Aksi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir. Komite SADAR menilai sejumlah persoalan mendasar masih membutuhkan penanganan serius, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kualitas demokrasi, penegakan hukum, dan pemerataan pelayanan publik.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yatalathof Imawan, mengatakan demonstrasi tersebut tidak sekadar dimaksudkan sebagai evaluasi rutin terhadap kinerja pemerintahan. Menurut dia, aksi itu merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai belum menunjukkan perbaikan sebagaimana diharapkan.
Komite SADAR terdiri atas mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.
Meski berada dalam satu aliansi, tidak seluruh kampus akan mengirimkan massa ke Jakarta pada hari yang sama. Sebagian kelompok mahasiswa memilih menggelar aksi di daerah masing-masing sebelum membangun gerakan bersama dalam agenda berikutnya.
“BEM UI akan aksi di Jakarta, untuk tanggal 20 yang lain di daerah masing-masing dulu, baru nanti kami akan buat gerakan besar bersama,” ujar Yatalathof.
Lima Tuntutan Mahasiswa Pada Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Komite SADAR membawa lima tuntutan yang menyasar sejumlah bidang strategis. Tuntutan tersebut mencerminkan persoalan yang menurut mahasiswa perlu segera dijawab melalui kebijakan konkret dan langkah yang dapat dipertanggungjawabkan.
1. Tetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional.
Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta pemerintah menjamin pemulihan kesehatan warga terdampak, menindak korporasi yang terbukti bertanggung jawab, serta mencabut izin perusahaan yang melanggar ketentuan hukum.
Tuntutan ini menempatkan krisis lingkungan sebagai salah satu persoalan penting yang harus ditangani pemerintah. Bagi mahasiswa, penanganan bencana tidak cukup berhenti pada bantuan darurat dan pemulihan sementara. Pemerintah juga dituntut memperkuat pencegahan, memulihkan lingkungan yang rusak, dan memastikan adanya pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terbukti.
Desakan tersebut sekaligus menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Penegakan hukum dan pencabutan izin, menurut substansi tuntutan mahasiswa, harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Benahi tata kelola ekonomi dan pulihkan kepercayaan pasar.
Tuntutan kedua berkaitan dengan perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar. Mahasiswa mendesak pemerintah memastikan arah kebijakan ekonomi berjalan secara konsisten, transparan, dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu perhatian dalam survei yang dihimpun Komite SADAR, termasuk mahalnya kebutuhan pokok dan kondisi sektor ekonomi serta keuangan yang dinilai mendesak untuk dibenahi.
Dalam konteks tersebut, mahasiswa menuntut agar kebijakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada target makro, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap daya beli, biaya hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
Kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi memang dipengaruhi berbagai faktor. Karena itu, tuntutan pembenahan tata kelola menjadi dorongan agar pemerintah memperjelas arah kebijakan, memperkuat transparansi, dan memastikan keputusan ekonomi dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hentikan pembatasan kebebasan berpendapat.
Mahasiswa juga menuntut pemerintah menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat. Isu ini menjadi salah satu sorotan dalam penilaian Komite SADAR terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis, termasuk bagi mahasiswa dan masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Komite SADAR menghendaki ruang kritik yang terbuka serta perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Pemerintah dan aparat negara dituntut memastikan penanganan demonstrasi berlangsung secara proporsional dan menghormati hak warga negara sesuai hukum.
Tuntutan tersebut menegaskan bahwa ukuran demokrasi tidak hanya terletak pada penyelenggaraan pemilu, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat dapat mengawasi kebijakan dan mengkritik pemerintah tanpa menghadapi pembatasan yang tidak sah.
4. Berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi tuntutan keempat yang disuarakan mahasiswa. Komite SADAR turut menyoroti persoalan korupsi dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan sebagai bagian dari keresahan masyarakat.
Mahasiswa mendesak penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak tebang pilih. Mereka juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan publik agar kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pemberantasan KKN tidak hanya berkaitan dengan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Upaya pencegahan, keterbukaan pengambilan keputusan, pengawasan anggaran, dan akuntabilitas pejabat publik juga menjadi unsur penting dalam membangun pemerintahan yang bersih.
Dalam tuntutan ini, mahasiswa mendorong pemerintah menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi melalui tindakan nyata dan penegakan hukum berdasarkan bukti, bukan sekadar pernyataan politik.
5. Turunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Tuntutan kelima menyasar mahalnya biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Mahasiswa meminta pemerintah menurunkan beban biaya masyarakat sekaligus memperluas akses layanan agar lebih merata.
Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup dan kesempatan masyarakat untuk berkembang. Ketika biaya layanan sulit dijangkau, kelompok berpenghasilan rendah berisiko menghadapi hambatan lebih besar dalam memperoleh hak-hak dasarnya.
Karena itu, Komite SADAR mendesak pemerintah memastikan layanan publik tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau dan dapat diakses secara adil oleh berbagai lapisan masyarakat.
Tuntutan ini juga menempatkan efektivitas kebijakan sosial sebagai salah satu tolok ukur kinerja pemerintahan. Mahasiswa menginginkan langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan memperbaiki pemerataan layanan.
Mahasiswa: Dua Tahun Pemerintahan Bukan Sekadar Momentum Evaluasi
Yatalathof menegaskan, pemilihan 20 Oktober berkaitan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, ia menyatakan aksi mahasiswa dilandasi kekecewaan terhadap kondisi bangsa, bukan semata-mata untuk mengevaluasi perjalanan pemerintahan.
“Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan. Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah. Jadi kita bergerak atas dasar ingin rakyat berdaulat juga,” tegas Yatalathof.
Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap kritis mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Mereka menilai persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pelayanan dasar perlu ditangani secara lebih serius.
Bagi Komite SADAR, momentum dua tahun pemerintahan menjadi kesempatan untuk mengingatkan bahwa legitimasi politik perlu diikuti tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, melindungi hak warga negara, dan memastikan kekuasaan dijalankan sesuai prinsip demokrasi.
Meski demikian, penilaian bahwa pemerintahan gagal merupakan pandangan politik yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa. Penilaian menyeluruh terhadap kinerja pemerintah memerlukan pembahasan berdasarkan indikator, data, serta capaian kebijakan di berbagai sektor.
Survei 560 Responden Jadi Dasar Penghimpunan Aspirasi
Sebelum menggelar demonstrasi, Komite SADAR menghimpun keresahan masyarakat melalui survei terhadap 560 responden dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua.
Menurut Yatalathof, mayoritas responden menilai pemerintahan Indonesia belum maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sejumlah persoalan yang disoroti dalam survei tersebut meliputi mahalnya harga kebutuhan pokok, kebebasan berpendapat, kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, deforestasi, kebakaran hutan, biaya pendidikan, serta kondisi ekonomi dan keuangan.
Hasil survei itu menjadi salah satu landasan bagi mahasiswa untuk menyusun tuntutan. Komite SADAR menilai keresahan masyarakat perlu dijawab melalui langkah kebijakan yang jelas dan dapat diukur.
“Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan yang menjadi perhatian responden,” ujar Yatalathof.
Meski demikian, hasil survei tersebut perlu dibaca dengan mempertimbangkan metode pengumpulan data, cara pemilihan responden, persebaran wilayah, dan pertanyaan yang digunakan. Tanpa informasi metodologis tersebut, temuan dari 560 responden belum dapat langsung dianggap mewakili pandangan seluruh masyarakat Indonesia.
Aksi Dijadwalkan Berlangsung di Dua Titik Jakarta Pusat
Komite SADAR menjadwalkan aksi simbolik di Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, demonstrasi direncanakan berlangsung di kawasan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, pada pukul 15.00 WIB.
Kedua lokasi tersebut menjadi titik penyampaian aspirasi mahasiswa dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Aksi ini dijadwalkan berlangsung ketika mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian memadai. Namun, pelaksanaan dan perkembangan aksi pada hari ini tetap perlu dikonfirmasi melalui informasi terbaru dari penyelenggara maupun pihak berwenang.
Pemerintah Dihadapkan Pada Tuntutan Pembuktian Kinerja
Lima tuntutan Komite SADAR menunjukkan bahwa kritik mahasiswa tidak hanya menyasar satu kebijakan, melainkan mencakup sejumlah persoalan mendasar dalam penyelenggaraan negara.
Isu lingkungan berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan penegakan hukum. Persoalan ekonomi menyentuh daya beli serta kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Sementara itu, kebebasan berpendapat dan pemberantasan KKN berhubungan dengan kualitas demokrasi, integritas lembaga negara, dan akuntabilitas kekuasaan.
Adapun tuntutan mengenai pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik menyoroti sejauh mana kebijakan negara dapat menjangkau kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Pada akhirnya, efektivitas pemerintahan tidak hanya dinilai dari program yang diumumkan, tetapi juga dari pelaksanaan 5 Tuntutan.
Ervinna
