DetikSR.id Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemberantasan korupsi secara konsisten sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak sepenuhnya kepada kepentingan rakyat.
Seluruh aparatur negara diminta melakukan introspeksi dan memperkuat integritas dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, dalam keterangannya di Jakarta, pada (14/7/2026).
Menurutnya, arahan Presiden berlaku bagi seluruh unsur aparatur negara, mulai dari birokrasi pemerintahan, TNI, Polri, hingga Kejaksaan.
“Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat,” ujar Qodari.
Menurut Qodari, komitmen Presiden dalam membangun pemerintahan yang bersih tidak hanya diwujudkan melalui penguatan sistem birokrasi, tetapi juga melalui dukungan penuh terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.
Ia menegaskan bahwa tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum, terlepas dari jabatan, pangkat, maupun kedudukan yang dimiliki.
“Penegakan hukum harus berlangsung secara adil, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum,” tegasnya.
Qodari mengatakan pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang saat ini sedang berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Pemerintah, kata dia, meyakini setiap perkara akan diproses secara profesional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu. Penting dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak mencerminkan keseluruhan institusi. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” katanya.
Lebih lanjut, Qodari mengingatkan masyarakat agar tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap setiap individu yang tengah menjalani proses hukum.
Menurutnya, setiap orang berhak memperoleh proses hukum yang adil hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Ia menilai sikap tersebut penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi maupun penghakiman di ruang publik yang berpotensi mengganggu jalannya proses hukum.
Di sisi lain, pemerintah juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga stabilitas nasional, memperkuat persatuan, dan menciptakan suasana yang kondusif di tengah berbagai dinamika yang berkembang.
“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, saling menghormati proses hukum, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Dengan stabilitas yang terjaga, pembangunan nasional dapat terus berjalan dan manfaatnya semakin dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Qodari.
Pernyataan tersebut kembali menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan integritas aparatur negara, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan tanpa pandang bulu sebagai fondasi utama menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Ervinna
