DetikSR.id BEKASI – Suasana Kampung Kaleng Kacing, Desa Suka Tenang, Kecamatan Suka Wangi, Kabupaten Bekasi, tampak lebih ramai dari biasanya pada Minggu (08/02/2026). Warga duduk berdampingan di bawah tenda sederhana, berdiskusi langsung dengan wakil rakyat mereka. Tak sekadar pertemuan formal, forum ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan sekaligus harapan.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IX, H. Akhmad Marjuki, hadir dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang dikemas dalam bentuk dialog interaktif.
Kegiatan berlangsung tertib dan partisipatif. Turut hadir perwakilan Kepala Desa Suka Tenang, tokoh masyarakat, warga setempat, serta jajaran pengurus kecamatan Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Forum tersebut menjadi sarana komunikasi langsung antara legislatif dan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
Dalam pemaparannya, Marjuki menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan tugas utama DPRD untuk memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran.
“Bukan hanya anggota dewan, tapi masyarakat juga diminta, dihimbau, dan diharapkan ikut mengawasi setiap proyek yang didanai APBD Provinsi,” ujar Marjuki.
Ia menjelaskan, kegiatan pengawasan ini sepenuhnya dibiayai APBD sebagai agenda resmi DPRD, termasuk dukungan operasional bagi peserta.
“Yang hadir berhak mendapatkan makan, minum, dan uang transport,” tegasnya.
Selain berdialog, Marjuki juga memaparkan sejumlah rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi tahun 2026. Di antaranya pelebaran jalan ruas Cikarang–Cibarusah sepanjang 1,9 kilometer, pembangunan empat unit sekolah baru tingkat SMA, serta perbaikan tiga unit jembatan.
Pemaparan tersebut langsung disambut antusias warga. Satu per satu masyarakat mengangkat tangan, menyampaikan pertanyaan dan aspirasi. Mulai dari kondisi jalan provinsi yang rusak, persoalan lingkungan, hingga kebutuhan air bersih.
Ketua RW 04 Desa Suka Tenang, Sajul, mengaku bersyukur dengan adanya dialog langsung tersebut.
“Alhamdulillah, dengan kehadiran Pak Dewan Marjuki, warga jadi tahu kalau masyarakat juga punya peran mengawasi program provinsi,” katanya.
Ia menambahkan, warga juga menyampaikan persoalan kekeringan yang terjadi di beberapa titik desa.
“Tadi warga menyampaikan soal kekeringan, dan alhamdulillah langsung dicatat oleh Pak Dewan,” jelasnya.
Menutup kegiatan, Marjuki berharap agenda pengawasan tidak sekadar menjadi rutinitas kelembagaan, melainkan benar-benar menjadi jembatan aspirasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pengawasan yang efektif hanya bisa terwujud melalui kolaborasi semua pihak, agar pembangunan berjalan merata dan berkeadilan,” pungkasnya.(Rtn)
