DetikSR.id LUBUKLINGGAU – Puluhan massa yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya (LSM) Penjara dan Masyarakat Anti Korupsi menggelar aksi damai , di Kantor Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Lubuk Linggau, Kamis(27/11)2025) .
Kehadiran massa diikuti juga puluhan ibu rumah tangga ( IRT ) itu, usai menyampaikan tuntutan agar pihak Kejari melakukan pemeriksaan, dilanjutkan dengan menyampaikan laporan dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Disdikbud ) Kota Lubuk Linggau.
Leo Saputra Ketua Aksi didampingi Rediansyah Penanggung Jawab Lapangan mengatakan bahwa hari ini dirinya bersama masyarakat melakukan aksi demo sekaligus menyampaikan laporan resmi dengan pihak kejaksaan terkait adanya dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diduga telah merugikan negara hingga milyaran.
“Kami mendesak kepada pihak APH dalam hal ini kejaksaan untuk memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan sejumlah oknum yang terlibat karena kami menduga pada kegiatan tahun 2024 adanya dugaan korupsi yang merugikan negara ,”jelasnya. ia juga mendesak dan merespon cepat serta memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan sejumlah oknum yang terlibat langsung dalam pengelolaan Anggaran yang diduga hilang menyampai Rp 21 Milyaran Rupiah.
“Kami mendapatkan rekaman yang beredar bahwa Rp 21 Milyar uang negara sempat hilang dan ini menjadi pertanyaan kox bisa hal ini terjadi . Selain itu juga pihaknya mendesak pihak kejaksaan untuk memeriksa 7 Item kegiatan mulai dari sarana dan prasaran ,Dana Bos , serta perlengkapan sekolah lainnya yang juga diduga adanya dugaan korupsi hingga milyaran rupiah.
” Terima kasih atas kahadiran rekan-rekan semua . ” Aspirasi kami terima dengan baik, terutama menjadi koreksi kerja kami dan juga bahan “, ujar Kajari Lubuk Linggau Suwarno diwakili Kasi Intelijen, Armaen Ramadhani usai menerima laporan dari massa.
Terpisah Kepala Disdikbud Kota Lubuk Linggau, Firdaus Abky dikonfirmasi adanya aksi tersebut mengatakan, terkait anggaran yang berkurang itu karena adanya kebijakan efisiensi dan Dana DAk yang tidak. mengalokasikan untuk pembangunan Fisik. Jadi tidak ada yang ditutupi dan tidak ada yang salah .
” Sehingga program yang direncanakan tetap mengedepankan prioritas terutama untuk mendongkrak pencapaian SPM “, pungkasnya. ( Rif’at Achmad ).
