DetikSR.id Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan sedikitnya 100.000 penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan bekerja dan mencapai kemandirian ekonomi melalui penguatan kompetensi, pelatihan kerja, serta perluasan akses terhadap dunia industri.
Target tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan pasar kerja yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.
“Target saya minimal 100 ribu orang disabilitas bisa tersenyum ketika mereka hadir di tempat kerja,” kata Yassierli dalam sambutan secara daring pada kegiatan Kick Start Nasional Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti dari Pontianak, Kalimantan Barat.
Menurut Yassierli, upaya meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas di dunia kerja tidak cukup hanya dengan membuka kesempatan kerja. Pemerintah juga perlu memastikan mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan tengah membangun pusat pelatihan kompetensi bagi penyandang disabilitas di Bekasi.
Selain fasilitas pelatihan, pemerintah juga mengembangkan berbagai modul pembelajaran yang dirancang secara khusus agar peserta dapat memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Yassierli menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus dipandang sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kemampuan, bukan sekadar penerima bantuan.
“Kita ingin mereka hadir di industri bekerja bukan karena belas kasihan, tapi karena mereka memiliki kompetensi,” ujarnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, pada (18/8/2026).
Selain mendorong akses penyandang disabilitas ke dunia kerja formal, pemerintah juga terus memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan dan usaha mandiri.
Yassierli menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, sektor perbankan, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar program pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu menciptakan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.
Ia mengapresiasi program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA) yang digagas BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu penerima manfaat dan ahli waris memanfaatkan santunan sebagai modal usaha.
Menurutnya, program tersebut dapat semakin diperkuat melalui sinergi dengan program Tenaga Kerja Mandiri yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan.
Program tersebut mencakup pendampingan, pembinaan, dan pengembangan kapasitas masyarakat yang ingin memulai maupun mengembangkan usaha.
“BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya sampai memberikan uang atau santunan, tetapi juga mengawal bagaimana uang atau santunan itu bisa bermanfaat,” kata Yassierli.
Ia menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan telah memiliki ribuan profil tenaga kerja mandiri yang berhasil mengembangkan usahanya. Pengalaman tersebut, menurut dia, dapat menjadi salah satu model pembinaan yang dapat direplikasi dan diperkuat dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja melalui program pemagangan nasional.
Pada 2026, pemerintah menargetkan program tersebut dapat diikuti oleh 150.000 peserta, terutama lulusan perguruan tinggi yang membutuhkan pengalaman praktis sekaligus peningkatan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.
Yassierli menilai pemagangan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkecil kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dan kebutuhan industri.
Melalui pengalaman langsung di tempat kerja, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga memahami budaya kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, serta tuntutan profesionalisme.
Menurutnya, penguatan kompetensi, program pemagangan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan kewirausahaan merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik.
Pemerintah, lanjut Yassierli, ingin memastikan bahwa berbagai program ketenagakerjaan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik melalui akses ke pekerjaan maupun kesempatan membangun usaha secara mandiri.
“Semangat kita adalah mengedepankan kepentingan bangsa. Kebahagiaan kita adalah ketika bisa mengantarkan orang ke tempat yang lebih baik,” tutur Yassierli.
Dengan berbagai program tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, berwirausaha, dan meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Ervinna
