DetikSR.id Jakarta, Pemerintah melalui Mochamad Irfan Yusuf menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Dalam rapat koordinasi nasional yang digelar di Asrama Haji pada 3 April 2026, Menteri Haji dan Umrah yang akrab disapa Menhaj itu mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menyisakan satu pun kuota haji yang terbuang percuma.
Dalam arahannya, Menhaj menekankan bahwa penyelenggaraan haji bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melayani kebutuhan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, setiap aspek harus ditangani secara serius, profesional, dan tanpa celah, mulai dari administrasi hingga pelayanan teknis di lapangan.
Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah persoalan sisa kuota haji yang kerap terjadi setiap tahun.
Menhaj menilai, kondisi ini tidak boleh lagi terulang, mengingat tingginya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji serta panjangnya masa tunggu yang bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun.
Ia secara tegas menginstruksikan operator Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) di seluruh daerah untuk bergerak cepat dalam mengisi kekosongan kuota yang ditinggalkan oleh jemaah karena wafat, sakit, atau mengundurkan diri.
“Tidak boleh ada satu kursi pun yang kosong atau mubazir. Setiap kuota adalah amanah dan harapan jemaah yang telah menunggu lama. Kita harus memastikan semua kursi terisi secara tepat waktu dan sesuai prosedur,” ujar Menhaj.
Langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan penggunaan kuota nasional sekaligus memberikan kesempatan kepada jemaah cadangan untuk berangkat lebih cepat.
Tak hanya memberikan arahan di ruang rapat, Menhaj juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai fasilitas di Asrama Haji Semarang. Ia meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
Fokus utama sidak meliputi distribusi perlengkapan jemaah seperti koper, seragam, serta atribut haji lainnya. Menhaj memberikan tenggat waktu ketat kepada pihak terkait agar seluruh perlengkapan telah diterima jemaah sebelum mereka memasuki asrama.
Selain itu, ia juga mengevaluasi kualitas fasilitas fisik seperti tempat tidur, pendingin ruangan (AC), hingga layanan katering, khususnya bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan perhatian lebih.
Menurutnya, kualitas pelayanan di asrama merupakan cerminan langsung dari kinerja kementerian dalam melayani jemaah.
“Jika ada vendor yang tidak mampu bekerja cepat dan memenuhi standar, segera diganti. Tidak ada kompromi dalam pelayanan kepada tamu Allah,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menhaj juga menyoroti praktik-praktik tidak sesuai prosedur yang masih terjadi dalam ekosistem penyelenggaraan haji, khususnya yang melibatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta Petugas Haji Daerah (PHD).
Ia meminta untuk menertibkan segala bentuk “privilege” atau keistimewaan yang tidak diatur dalam standar operasional prosedur (SOP), seperti permintaan blok kamar khusus atau pengaturan transportasi tersendiri oleh kelompok tertentu.
Menurutnya, praktik semacam itu berpotensi mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan pelayanan bagi seluruh jemaah.
“Kita harus adil. Tidak boleh ada perlakuan khusus di luar aturan. Petugas haji harus fokus melayani seluruh jemaah tanpa kecuali, bukan melayani kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Menhaj juga menekankan pentingnya profesionalisme petugas haji, yang harus kompeten, berintegritas, dan mampu bekerja secara kolektif dalam memberikan pelayanan terbaik.
Melalui koordinasi intensif dan pengawasan langsung ini, pemerintah berharap penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat menjadi tonggak baru dalam peningkatan kualitas layanan.
Konsep kehadiran negara diharapkan benar-benar dirasakan oleh seluruh jemaah, mulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan layanan haji yang transparan, akuntabel, dan manusiawi.
Dengan berbagai langkah tegas yang diambil, Menhaj optimistis bahwa penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M akan berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menjawab harapan jutaan calon jemaah Indonesia yang menantikan kesempatan untuk menunaikan rukun Islam kelima.
Ervinna






