DetikSR.id Jakarta, Evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai bagian wajar dari dinamika demokrasi.
Namun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar kritik yang berkembang di ruang publik tidak berlebihan dan tetap ditempatkan dalam kerangka besar strategi pembangunan ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam acara Economic Outlook yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).
Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program sosial biasa, melainkan bagian integral dari arsitektur besar pembangunan ekonomi pemerintah.
“Jadi jangan protes kebanyakan MBG. Ini memang program yang diperlukan oleh masyarakat, bagian dari tiga pilar ini,” ujar Purbaya di hadapan pelaku usaha, ekonom, dan perwakilan lembaga keuangan yang hadir.
Tiga Pilar “Sumitronomics”
Purbaya menjelaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi Presiden Prabowo bertumpu pada tiga pilar utama yang ia sebut sebagai Sumitronomics—sebuah pendekatan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan.
Tiga pilar tersebut meliputi:
1. Pertumbuhan ekonomi tinggi (high economic growth)
2. Pemerataan pembangunan (equitable distribution)
3. Stabilitas sosial dan politik
Menurut Purbaya, MBG serta berbagai program perlindungan sosial lainnya berada pada pilar kedua dan ketiga, yakni pemerataan dan stabilitas sosial politik. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berkelanjutan apabila tidak disertai distribusi manfaat yang merata di seluruh lapisan masyarakat.
“Orang-orang sering protes MBG dan program-program yang lain. Itu adalah satu pilar dari program pembangunan Pak Presiden, pemerataan dan stabilitas sosial politik. Kalau itu tidak ada, yang high economic growth-nya tidak bisa tercipta,” tegasnya.
Ia menilai, ketimpangan sosial yang tidak tertangani berpotensi memicu gejolak sosial yang pada akhirnya menghambat investasi dan aktivitas ekonomi.
Pelajaran dari Gejolak 2025
Menkeu juga menyinggung dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi pada Agustus 2025, ketika sejumlah daerah mengalami gelombang protes yang berdampak pada sentimen pasar dan perlambatan aktivitas ekonomi. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bahwa stabilitas sosial tidak dapat dipisahkan dari agenda pertumbuhan ekonomi.
“Pengalaman tahun lalu menunjukkan bahwa pertumbuhan saja tidak cukup. Kalau distribusinya tidak terasa, kalau stabilitasnya terganggu, mesin pertumbuhan juga ikut melambat,” jelas Purbaya.
Ia menegaskan, sejak September 2025 pemerintah bergerak cepat menghidupkan kembali mesin pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.
Percepatan Belanja dan Likuiditas Rp 200 Triliun
Dari sisi fiskal, pemerintah mempercepat realisasi belanja kementerian dan lembaga agar dana segera beredar di masyarakat dan mendorong konsumsi domestik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli sekaligus menciptakan efek pengganda (multiplier effect) di berbagai sektor.
Selain itu, pemerintah juga mengalihkan likuiditas sebesar Rp 200 triliun ke sektor perbankan guna memperkuat penyaluran kredit.
“Saya geser uang Rp 200 triliun ke perbankan. Banyak yang skeptis, apa manfaatnya? Yaitu menambah agensi sistem perekonomian sehingga kredit bisa tumbuh lebih cepat. Itu membalik arah ekonomi dengan signifikan dan menambah kontribusi mesin pertumbuhan dari swasta,” ungkap Purbaya.
Menurutnya, tambahan likuiditas tersebut bertujuan memperkuat kapasitas pembiayaan dunia usaha, terutama sektor produktif, sehingga investasi swasta dapat kembali meningkat.
Ia mengklaim kombinasi kebijakan tersebut berhasil membalikkan tren perlambatan ekonomi pada akhir kuartal tahun lalu. Indikator konsumsi rumah tangga, investasi, dan penyaluran kredit menunjukkan perbaikan yang konsisten memasuki awal 2026.
Dampak terhadap Stabilitas dan Kesejahteraan
Purbaya meyakini bahwa pemulihan ekonomi akan berdampak langsung pada stabilitas sosial politik. Dengan meningkatnya aktivitas usaha dan tersedianya lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat diyakini ikut membaik.
Dalam konteks itu, MBG dipandang bukan sekadar program bantuan pangan, tetapi juga instrumen pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan, yang pada akhirnya mendukung produktivitas nasional.
“Kalau masyarakat merasa dilibatkan, diperhatikan, dan mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan, stabilitas akan terjaga. Dan kalau stabilitas terjaga, investasi masuk, pertumbuhan naik,” ujarnya.
Evaluasi Tetap Diperlukan
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa evaluasi terhadap MBG dan program lainnya tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran. Pemerintah, kata dia, terbuka terhadap masukan konstruktif dari publik, akademisi, maupun pelaku usaha.
Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak dilepaskan dari konteks besar strategi pembangunan jangka panjang.
“Evaluasi itu penting. Tapi mari kita lihat dalam kerangka besar. Ini bukan program yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari strategi menyeluruh untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga pemerataan dan stabilitas,” pungkasnya.
Ke depan, pemerintah memastikan strategi tiga pilar tersebut akan terus dijalankan secara konsisten. Melalui kombinasi pertumbuhan tinggi, distribusi yang adil, serta stabilitas sosial politik, pemerintah berharap fondasi ekonomi nasional semakin kokoh dan mampu menghadapi tantangan global yang kian kompleks.
Ervinna
