Mensos Gus Ipul Ajak RT/RW Aktif Jemput Warga Yang Belum Terdata Sebagai Penerima Bansos

Berita190 Dilihat

DetikSR.id Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh ketua RT dan RW di Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk lebih aktif mendata warga yang membutuhkan bantuan sosial (bansos), tetapi belum terdaftar dalam sistem perlindungan sosial pemerintah.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bantuan negara menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus meningkatkan akurasi data penerima manfaat.

Gus Ipul mendorong para ketua RT/RW menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang berperan membantu masyarakat melakukan registrasi dan pemutakhiran data secara digital.

Menurutnya, perangkat lingkungan memiliki posisi strategis karena paling mengenal kondisi sosial dan ekonomi warga di wilayah masing-masing.

“Saya datang ke sini ini dalam rangka saling memperkuat, saling menguatkan, saling bekerja sama. Yang paling tahu warga itu adalah para RT/RW,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima pada (11/10/2026).

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan bertajuk Data Akurat, Sasaran Tepat: Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kota Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Gus Ipul, persoalan perlindungan sosial tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Ketidakakuratan dan keterlambatan pembaruan data berpotensi membuat keluarga yang membutuhkan justru tidak tercatat sebagai calon penerima manfaat.

Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut masih ditemukan di lingkungan masyarakat, termasuk keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi hingga tidak mampu menebus ijazah anak-anak mereka setelah lulus sekolah.

“Padahal banyak Bapak Ibu sekalian di sekitar RT, RW, ada keluarga yang tidak bisa menebus ijazah putra-putrinya ketika mereka lulus. Bahwa di sekitar Bapak Ibu sekalian, banyak keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan negara, tetapi tidak ada di dalam data,” tegasnya.

Data dinamis, pendataan harus terus diperbarui

Gus Ipul menjelaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat konsolidasi dan pemutakhiran data perlindungan sosial. Upaya ini diperlukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis.

Keluarga yang sebelumnya mampu dapat mengalami penurunan kesejahteraan, sementara warga yang membutuhkan bantuan belum tentu telah tercatat dalam sistem pemerintah.

Karena itu, pendataan tidak cukup dilakukan sekali. Pemerintah membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan perangkat lingkungan untuk memastikan perubahan kondisi warga dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

Digitalisasi bantuan sosial menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan, sedangkan kelayakannya akan ditentukan melalui sistem penilaian yang berlaku.

Namun, Gus Ipul mengakui bahwa digitalisasi belum tentu dapat diakses semua orang. Sebagian masyarakat tidak memiliki telepon seluler yang memadai atau masih menghadapi keterbatasan literasi digital. Akibatnya, warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan berisiko kesulitan melakukan pendaftaran secara mandiri.

Di sinilah Agen Perlinsos diharapkan mengambil peran, yakni membantu warga yang mengalami kendala dalam proses registrasi, memasukkan data yang diperlukan, serta mendukung pemutakhiran informasi keluarga yang membutuhkan perlindungan sosial.

Gus Ipul menegaskan, peran tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial yang dapat dimulai dari lingkungan terdekat, terutama tetangga yang menghadapi kesulitan ekonomi.

“Maka itu gerakannya namanya Gerakan Nasional Peduli Tetangga yang dimotori oleh RT-RT dengan cara memasukkan seluruh warganya dalam sistem digital,” katanya.

Sebanyak 8.675 Keluarga Telah Dibantu Didaftarkan

Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Priyanto menyampaikan, hingga kegiatan tersebut berlangsung, Kota Semarang telah memiliki 4.041 Agen Perlinsos. Para agen itu tercatat telah membantu mendaftarkan sebanyak 8.675 keluarga ke dalam sistem.

Capaian tersebut menjadi modal untuk memperluas jangkauan pendataan dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat di tingkat lingkungan.

Handi menekankan pentingnya memastikan data warga semakin akurat, proses pendampingan semakin mudah, serta informasi mengenai akses bantuan sosial dapat dipahami masyarakat secara jelas.

“Kita perlu memastikan data warga semakin akurat, proses pendampingan semakin mudah, dan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai akses bantuan sosial,” kata Handi.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada deklarasi atau komitmen bersama, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam memperbaiki ketepatan sasaran program perlindungan sosial di Kota Semarang.

“Semoga kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terus tumbuh demi terwujudnya kesejahteraan yang semakin merata,” tuturnya.

1.356 Peserta Berkomitmen Menjadi Agen Perlinsos

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.356 peserta yang terdiri atas camat, lurah, serta ketua RT/RW mengucapkan ikrar bersama untuk menjadi Agen Perlinsos. Ikrar tersebut dipimpin langsung oleh Gus Ipul sebagai bentuk komitmen memperkuat pendataan dan penjangkauan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

Dalam ikrar itu, para ketua RT/RW menyatakan kesediaan untuk membantu warga yang membutuhkan perlindungan sosial melalui pendataan dan pendaftaran keluarga ke dalam sistem digital.

“Saya RT/RW se-Kota Semarang, bertekad untuk membantu warga yang memang membutuhkan bantuan sosial lewat upaya untuk menjadi Agen Perlinsos dan memasukkan data-data keluarga yang memerlukan perlindungan sosial,” demikian ikrar yang disampaikan secara serentak.

Keterlibatan perangkat lingkungan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara kondisi riil masyarakat dengan data yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Meski demikian, keberhasilan upaya tersebut akan sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun, konsistensi pemutakhiran, serta tindak lanjut terhadap warga yang telah didaftarkan.

Pendampingan administrasi dan pendaftaran menjadi pintu masuk agar masyarakat yang membutuhkan dapat mengikuti proses penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah

Kegiatan ini juga dimeriahkan penampilan siswa SRT 1 Kota Semarang. Para siswa menampilkan berbagai pertunjukan, mulai dari tari tradisional, geguritan, pidato dalam tiga bahasa, paduan suara, hingga pembacaan puisi.

Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, antara lain Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Taufik Fatkhurohman, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Moh. Agus Junaidi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Semarang, serta pejabat terkait lainnya.

Penguatan peran RT/RW sebagai Agen Perlinsos menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan sosial yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.

Pemerintah tidak hanya membutuhkan sistem digital, tetapi juga keterlibatan manusia yang memahami keadaan warga secara langsung.

Pada akhirnya, ketepatan sasaran bantuan sosial tidak cukup diukur dari banyaknya keluarga yang berhasil didaftarkan. Data tersebut perlu ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan penilaian yang akuntabel agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria.

Dengan pendataan yang lebih aktif, koordinasi lintas pemerintahan, serta pengawasan yang berkelanjutan, upaya ini diharapkan mampu mengurangi risiko warga yang membutuhkan terlewat dari pendataan sekaligus memperkuat keadilan dalam penyaluran bantuan sosial.

Ervinna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *