DetikSR.id Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan kesiapan penuh untuk diaudit terkait proses pengadaan barang dan jasa dalam program Sekolah Rakyat.
Langkah ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Sosial.
“Kami amat sangat terbuka untuk diaudit, diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial,” ujar Saifullah Yusuf dalam keterangannya di Jakarta, pada (6/5/2026).
Mensos menegaskan pihaknya tidak hanya terbuka terhadap audit, tetapi juga berinisiatif menjalin komunikasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ia bahkan berencana mengagendakan pertemuan dengan pimpinan KPK untuk melaporkan secara rinci seluruh tahapan proses pengadaan yang telah dilaksanakan.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya evaluasi menyeluruh sebelum memasuki proses pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2026.
“Kami terbuka dan jika ada waktu besok, kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kami lewati. Ini adalah kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026,” katanya.
Lebih lanjut, Mensos mengapresiasi perhatian publik dan berbagai pihak terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Ia memastikan Kemensos akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan KPK, guna menjaga integritas pelaksanaan program.
“Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kami akan terus berkoordinasi, tentu dengan kebijaksanaan kepolisian dan termasuk ke KPK,” tambahnya.
Saifullah Yusuf juga mengungkapkan bahwa pihaknya secara khusus meminta waktu audiensi dengan KPK untuk mendapatkan masukan terkait proses pengadaan barang.
Menurutnya, pandangan dari KPK penting sebagai bahan perbaikan ke depan.
“Saya yang minta waktu karena itu ada, katakanlah, menurut saya pendapat yang patut didengarkan dari KPK,” ujarnya.
Dalam rencana pertemuan tersebut, Kemensos akan menyampaikan seluruh data serta proses pengadaan barang untuk operasional Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan sepatu siswa yang sempat menjadi sorotan di media sosial.
“Pendapat KPK sangat kami dengarkan dan akan kami tindak lanjuti agar ke depan prosesnya semakin baik,” ucapnya.
Mensos memastikan bahwa seluruh proses pengadaan yang telah berjalan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa penetapan harga barang dilakukan melalui survei pasar serta proses konsultasi yang matang.
Terkait pengadaan sepatu, ia menjelaskan bahwa setiap siswa Sekolah Rakyat memperoleh empat pasang sepatu, yaitu sepatu harian, sepatu olahraga, sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH), serta sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
Dengan keterbukaan terhadap audit dan koordinasi lintas lembaga, Kemensos berharap pelaksanaan program Sekolah Rakyat dapat berjalan lebih baik, bersih, dan bebas dari potensi penyimpangan di masa mendatang.
Ervinna
