DetikSR.id Jakarta, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut pengembangan industri bioetanol nasional bukan sekadar strategi untuk memperkuat kemandirian energi, tetapi juga berpotensi membuka sekitar 8 juta lapangan kerja permanen di berbagai daerah.
Potensi tersebut muncul seiring rencana pemerintah mengembangkan kawasan pertanian berbasis bahan baku energi secara besar-besaran, dengan melibatkan petani, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), hingga sektor swasta.
“Kita menuju mandiri energi. Tidak kalah pentingnya kalau ini terjadi, minimal itu delapan juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen. Hebat, kan? Indonesia sangat luas, kami optimis bisa,” kata Amran seusai memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi di Jakarta, pada (21/9/2026).
Menurut Amran, pengembangan bioetanol akan membangun rantai ekonomi baru yang dimulai dari sektor hulu. Lapangan kerja tidak hanya muncul di industri pengolahan, tetapi juga dari penyediaan bahan baku, pengelolaan kawasan pertanian, transportasi, hingga kegiatan pendukung lainnya.
Pemerintah saat ini mengarahkan pengembangan bioetanol pada tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung. Ketiga komoditas tersebut akan dikembangkan berdasarkan potensi dan kesesuaian wilayah masing-masing daerah.
Untuk menjamin pasokan bahan baku secara berkelanjutan, Kementerian Pertanian menyiapkan pengembangan kawasan hingga 2 juta hektare.
Amran menegaskan pembangunan industri bioetanol tidak dapat berjalan hanya dengan mendirikan pabrik tanpa terlebih dahulu memastikan ketersediaan bahan baku.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran.
Kementan pun mulai mengonsolidasikan pemerintah daerah. Sebanyak 44 bupati dilibatkan untuk memetakan potensi lahan, komoditas, serta kesiapan wilayah dalam membangun kawasan bioetanol yang terintegrasi dari sektor pertanian hingga industri pengolahan.
Pada tahap awal, pemerintah disebut akan mendorong pengembangan kawasan di masing-masing kabupaten, termasuk dukungan sarana dan mesin pertanian untuk memperkuat produksi bahan baku.
Amran mengatakan pengembangan bioetanol harus dilakukan dengan pendekatan kawasan. Artinya, petani tidak hanya diarahkan untuk menanam komoditas, tetapi hasil produksi mereka nantinya terhubung langsung dengan industri pengolahan bioetanol.
Skema tersebut diharapkan menciptakan ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir. Petani menjadi bagian penting dalam penyediaan bahan baku, sementara industri berperan mengolah komoditas pertanian menjadi sumber energi.
Pemerintah juga menyiapkan pola kerja sama yang melibatkan BUMN, swasta, dan masyarakat. Pemerintah akan mendorong kepastian lahan serta legalitas kawasan sebagai salah satu fondasi untuk menarik investasi industri bioetanol.
Amran menilai kepastian bahan baku dan lahan menjadi faktor penting agar investasi pembangunan pabrik dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, konsolidasi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu tahap awal sebelum pengembangan industri dilakukan secara masif.
Dalam penyiapan lahan, pemerintah menyatakan akan terlebih dahulu memanfaatkan lahan yang tersedia dan sesuai. Amran juga menyebut pemerintah tidak serta-merta membuka kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan lahan program tersebut.
Pengembangan bioetanol tersebut juga berkaitan dengan agenda pemerintah meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebagai campuran bahan bakar bensin.
Pemerintah membidik penerapan campuran bioetanol secara bertahap, mulai dari E10, yakni bensin dengan campuran 10 persen bioetanol, yang direncanakan mulai 2027, hingga target E50 atau campuran bioetanol 50 persen.
Amran mengaitkan target tersebut dengan keberhasilan pengembangan biodiesel nasional. Menurut dia, pengalaman penerapan biodiesel dapat menjadi pijakan untuk mempercepat pengembangan bioetanol.
“Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung, kita jadikan etanol. Sebelumnya, biodiesel B50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang? Insyaallah, ke depan E50,” tegas Amran.
Selain membuka lapangan kerja, Amran melihat pengembangan bioetanol sebagai upaya mempertahankan nilai ekonomi energi agar lebih banyak berputar di dalam negeri.
Ia memperkirakan pengembangan bioetanol dapat memberikan potensi penghematan devisa hingga sekitar Rp500 triliun per tahun. Angka tersebut, menurut Amran, berkaitan dengan nilai energi berbasis biofuel yang selama ini diproduksi negara lain dan dapat dialihkan menjadi aktivitas ekonomi domestik apabila produksi dikembangkan di Indonesia.
“Karena yang terpenting adalah etanol diproduksi negara lain, itu nilainya energi, ya, biofuel, itu nilainya Rp500 triliun. Kalau Rp500 triliun ini berputar di petani Indonesia,” kata Amran.
Dengan demikian, program bioetanol tidak hanya ditempatkan sebagai agenda energi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi memperluas nilai tambah sektor pertanian.
Jika rantai pasok dapat dibangun secara terintegrasi, mulai dari lahan, produksi komoditas, pengolahan, hingga distribusi energi, maka manfaat ekonomi diharapkan tidak berhenti pada industri pengolahan, tetapi juga dirasakan oleh petani dan masyarakat di daerah.
Amran optimistis luas wilayah Indonesia menjadi modal penting dalam pengembangan kawasan bioetanol. Namun, realisasi target tersebut akan bergantung pada kesiapan lahan, produktivitas bahan baku, pembangunan industri pengolahan, kepastian investasi, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah kini mendorong agar sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penyedia pangan, tetapi juga menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun kemandirian energi nasional.
Melalui pengembangan tebu, singkong, dan jagung sebagai bahan baku bioetanol, pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem baru yang mempertemukan kepentingan pangan, pertanian, industri, investasi, dan energi dalam satu rantai ekonomi nasional.
Ervinna
