DetikSR.id Jakarta, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan penyelesaian konflik di Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, konflik yang terus berulang di Papua tidak dapat diselesaikan hanya melalui penanganan kasus per kasus atau pendekatan sektoral semata.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai menanggapi laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mencatat sebanyak 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata terjadi di Papua sepanjang 2025. Sementara itu, hingga April 2026, tercatat sedikitnya 26 kasus kekerasan yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Papua.
Dalam keterangannya di Jakarta, pada (10/5/2026), mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat setiap peristiwa kekerasan di Papua dengan cepat diketahui publik dan menjadi perhatian nasional maupun internasional.
Kondisi tersebut, menurut dia, menuntut pemerintah untuk lebih serius mencegah eskalasi konflik agar tidak terus memperburuk citra dan persepsi dunia terhadap kondisi hak asasi manusia di Indonesia.
“Berdasarkan catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam lima peristiwa yakni di Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura,” ujar Pigai.
Ia menilai meningkatnya intensitas kekerasan menunjukkan bahwa konflik Papua merupakan persoalan kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Selama ini, kata dia, pemerintah maupun lembaga negara termasuk Komnas HAM lebih banyak menangani persoalan individual atau insidental, sementara akar persoalan yang mendasar belum disentuh secara menyeluruh.
Menurut Pigai, penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk partai politik, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat sipil.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” katanya.
Pigai menegaskan persoalan Papua merupakan isu strategis nasional yang tidak dapat dibebankan hanya kepada satu kementerian atau lembaga tertentu. Karena itu, diperlukan langkah komprehensif melalui dialog, pendekatan kemanusiaan, pembangunan yang berkeadilan, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan solusi damai dan berkelanjutan.
Ia juga memastikan Kementerian Hak Asasi Manusia akan terus mendorong penyelesaian konflik yang lebih terintegrasi dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Menurut Pigai, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan seluruh warga negara di setiap wilayah Indonesia, termasuk Papua, sekaligus memastikan hadirnya solusi damai yang mampu menjawab akar konflik secara mendasar demi terciptanya stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Papua dalam jangka panjang.
Ervinna
