DetikSR.id Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak ke areal persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Di tengah hamparan sawah yang mengalami kekurangan pasokan air, Dody menemukan persoalan yang menurutnya tidak seharusnya terjadi. Sekitar 1.000 hektare lahan pertanian di kawasan tersebut dilaporkan menghadapi persoalan pengairan, bahkan sebagian lahan disebut telah mengalami kekurangan air selama sekitar tujuh bulan.
Kondisi itu menjadi sorotan karena di sekitar wilayah persawahan masih terdapat sumber air yang dapat dimanfaatkan. Persoalannya bukan semata-mata ketersediaan air, melainkan bagaimana air tersebut dialirkan melalui jaringan irigasi hingga benar-benar mencapai lahan petani.
Dody menilai kondisi di lapangan harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap sistem pemantauan dan penanganan kekeringan yang selama ini dilakukan pemerintah.
“Ketika laporan dari lapangan dan percakapan masyarakat menunjukkan kondisi yang berbeda dengan laporan internal yang saya terima, maka saya merasa perlu melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi,” kata Dody dalam keterangannya yang di terima di Jakarta, pada (27/9/2026).
Laporan Pemerintah Tak Sebanding Dengan Kondisi Lapangan
Kemarahan Dody tidak lepas dari adanya kesenjangan antara laporan yang diterimanya dengan kenyataan yang ditemukan ketika turun langsung ke lapangan.
Sejak Juli 2026, Dody mengaku menerima laporan dari jajaran eselon I dan II melalui sistem pemantauan atau dashboard secara real time. Dalam laporan tersebut, kondisi kekeringan disebut terkendali dan sekitar 73.000 hektare sawah dilaporkan telah diselamatkan dari ancaman gagal panen.
Namun, laporan tersebut kemudian diuji dengan kondisi faktual di lapangan. Sekitar tiga minggu sebelum kunjungannya ke Pebayuran, Dody bahkan membuka kanal pengaduan melalui WhatsApp untuk menerima informasi langsung dari masyarakat mengenai lokasi persawahan yang masih mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan.
Informasi dari masyarakat itu kemudian menjadi salah satu bahan yang mendorong dilakukannya pengecekan langsung.
Bagi Dody, persoalan tersebut menunjukkan bahwa sistem monitoring tidak boleh berhenti pada angka dan laporan administratif. Data harus dikonfirmasi dengan kondisi sebenarnya yang dihadapi petani.
“Ukuran keberhasilannya harus terlihat di lapangan: apakah air benar-benar sampai ke sawah dan apakah petani benar-benar merasakan manfaatnya,” tegas Dody.
Saluran Irigasi Dipersoalkan
Dalam peninjauan tersebut, persoalan jaringan irigasi menjadi salah satu titik perhatian.
Kondisi sawah yang kekurangan air menjadi ironis karena ketersediaan air di sekitar wilayah tersebut masih memungkinkan untuk dimanfaatkan.
Artinya, persoalan tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya air, tetapi juga menyangkut jaringan distribusi, pemeliharaan saluran, koordinasi antarinstansi, serta kecepatan respons ketika petani melaporkan masalah.
Pemerintah Kabupaten Bekasi sebelumnya juga telah memberikan perhatian terhadap persoalan pengairan di wilayah Pebayuran. Pada April 2026, BBWS Citarum bersama sejumlah pihak terkait telah melakukan kunjungan lapangan ke Desa Karangharja sebagai respons atas laporan kelompok tani mengenai ancaman kekeringan.
Fakta bahwa persoalan pengairan kembali menjadi sorotan beberapa bulan kemudian menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas penanganan di lapangan.
Dody: Saya Marah Bukan Karena Persoalan Pribadi
Sikap keras Dody di lokasi kemudian menjadi perhatian. Namun, Menteri PU itu menegaskan bahwa kemarahannya bukan disebabkan persoalan pribadi.
Ia mengatakan, dirinya marah karena melihat petani masih menghadapi persoalan mendasar berupa kekurangan air, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan infrastruktur pengairan dapat berfungsi.
“Saya marah bukan karena persoalan pribadi. Saya marah karena melihat masyarakat, khususnya petani, yang seharusnya mendapatkan pelayanan negara justru masih menghadapi persoalan mendasar seperti kekurangan air. Saya gak boleh membiarkan ini terjadi,” ujar Dody.
Dody juga menyampaikan permintaan maaf apabila sikap dan tutur katanya saat berada di lokasi dinilai terlalu keras.
Menurut dia, target pemerintah tidak cukup diukur berdasarkan laporan mengenai berapa hektare sawah yang telah ditangani. Keberhasilan harus diukur dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Pejabat Yang Tak Menjalankan Tanggung Jawab Akan Dievaluasi
Temuan di Karangharja juga menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja jajaran Kementerian PU, khususnya dalam memastikan sistem irigasi berfungsi sebagaimana mestinya.
Dody menegaskan akan mengambil tindakan apabila hasil evaluasi menemukan pejabat yang tidak menjalankan tanggung jawabnya.
“Saya akan mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang terbukti tidak menjalankan tanggung jawabnya dan memastikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya petani, menjadi prioritas,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekeringan di Karangharja tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis irigasi, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola pelayanan publik.
Kasus Karangharja menjadi gambaran bahwa persoalan ketahanan pangan tidak berhenti pada ketersediaan lahan dan produksi pertanian. Infrastruktur air menjadi salah satu mata rantai penting yang menentukan apakah petani dapat menanam dan memanen sesuai rencana.
Ketika sumber air tersedia tetapi distribusinya tidak sampai ke sawah, maka fungsi infrastruktur menjadi persoalan tersendiri.
Karena itu, inspeksi Dody di Pebayuran menjadi momentum untuk menguji efektivitas sistem pengawasan pemerintah, apakah informasi yang masuk ke pusat benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat, apakah saluran irigasi dipelihara secara rutin, dan seberapa cepat aparat bergerak ketika masalah dilaporkan.
Kementerian PU kini menghadapi pekerjaan untuk memastikan persoalan tersebut tidak berhenti sebagai temuan dalam sebuah inspeksi. Perbaikan jaringan, penanganan hambatan aliran, verifikasi data, serta evaluasi terhadap jajaran yang bertanggung jawab menjadi bagian penting agar air benar-benar sampai ke lahan pertanian.
Bagi petani Karangharja, ukuran keberhasilan akhirnya sederhana sawah kembali mendapatkan air dan mereka dapat bertani tanpa harus terus-menerus menanggung sendiri biaya untuk mendapatkan pasokan air.
Persoalan tersebut juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan. Sebab, bagi petani, target swasembada pangan bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah, melainkan persoalan apakah sawah mereka mendapatkan air pada saat dibutuhkan.
Ervinna
