DetikSR.id Jakarta, Di tengah kekhawatiran terhadap potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat dinamika harga minyak dunia dan konflik global, asosiasi pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Garda Indonesia mengusulkan kebijakan baru kepada pemerintah.
Mereka meminta agar sebagian subsidi BBM dialihkan ke program subsidi pembelian motor listrik, khususnya bagi para mitra pengemudi ojol di seluruh Indonesia.
Ketua Umum Raden Igun Wicaksono menyampaikan bahwa kondisi global saat ini berpotensi memicu kenaikan harga energi yang pada akhirnya dapat berdampak langsung terhadap biaya operasional para pengemudi ojol.
Menurutnya, para pengemudi sangat rentan terhadap perubahan harga BBM karena kendaraan bermotor menjadi alat utama dalam mencari penghasilan.
“Ancaman krisis BBM berpotensi menimbulkan disrupsi ekonomi nasional. Oleh karena itu, Garda Indonesia secara tegas mendorong pemerintah Indonesia melakukan kajian komprehensif mengenai pengalihan sebagian subsidi BBM menjadi subsidi pembelian motor listrik bagi pengemudi ojol,” ujar Igun dalam keterangannya, (25/3/2026).
Usulan pengalihan subsidi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menghadapi potensi krisis energi sekaligus mempercepat transisi menuju kendaraan ramah lingkungan.
Dengan meningkatnya harga minyak global, beban biaya operasional pengemudi ojol dikhawatirkan akan semakin besar jika tidak ada intervensi kebijakan yang tepat.
Menurut Igun, kebijakan subsidi motor listrik bagi mitra ojol dapat menjadi solusi jangka panjang. Selain membantu menekan biaya operasional harian, langkah ini juga diyakini dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM yang sebagian masih bergantung pada impor.
“Ekosistem ojol telah menjadi pilar utama dalam rantai pasok barang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta transportasi penumpang yang efisien,” tambahnya.
Ia menilai bahwa keberadaan pengemudi ojol saat ini tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan transportasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem distribusi ekonomi digital, terutama bagi pelaku usaha kecil di berbagai daerah.
Data yang disampaikan asosiasi menyebutkan bahwa jumlah pengemudi ojol di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 7 juta orang. Jika kebijakan pengalihan subsidi tersebut direalisasikan, dampaknya dinilai akan sangat luas, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.
Garda Indonesia menilai, program subsidi motor listrik bagi jutaan pengemudi ojol dapat membantu menekan pengeluaran harian untuk bahan bakar yang selama ini menjadi salah satu biaya terbesar dalam operasional mereka. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik juga dianggap mampu menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kendaraan berbahan bakar fosil.
Langkah ini juga dinilai dapat memperkuat ketahanan energi nasional dengan mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Dalam jangka panjang, transisi ke kendaraan listrik dipandang sebagai bagian dari strategi nasional menuju energi bersih dan berkelanjutan.
Selain meminta pengalihan subsidi, Garda Indonesia juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan berbagai skema pendukung agar para pengemudi ojol lebih mudah beralih ke kendaraan listrik. Salah satu skema yang diusulkan adalah kredit kendaraan dengan bunga rendah khusus bagi mitra ojol.
Menurut Igun, banyak pengemudi yang sebenarnya tertarik beralih ke motor listrik, namun masih terkendala harga awal kendaraan yang relatif lebih tinggi dibandingkan motor konvensional.
Oleh karena itu, dukungan pembiayaan dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan program tersebut.
“Asosiasi mengimbau pemerintah segera mengkaji dan mengimplementasikan kebijakan ini, termasuk skema pembiayaan kredit berbunga rendah bagi pengemudi ojol,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar dapat berjalan efektif. Mulai dari pemerintah, perusahaan aplikasi transportasi online, hingga lembaga pembiayaan diharapkan dapat terlibat dalam menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang lebih terjangkau bagi pengemudi.
Garda Indonesia menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak guna merealisasikan rencana tersebut. Asosiasi pengemudi ojol itu berharap usulan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan energi dan transportasi ke depan.
Igun menyebutkan bahwa sinergi antara pemerintah, perusahaan aplikasi, serta sektor pembiayaan sangat penting untuk mempercepat transformasi kendaraan di sektor transportasi berbasis aplikasi.
“Inisiatif tersebut tak hanya menjadi solusi mitigasi krisis BBM, melainkan juga katalisator transformasi ekonomi berkelanjutan melalui sektor gig economy,” ujarnya.
Menurutnya, jika kebijakan ini dapat diwujudkan secara bertahap dan terencana, maka Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara yang berhasil mengintegrasikan transportasi digital dengan penggunaan energi bersih dalam skala besar.
Usulan pengalihan subsidi BBM ke motor listrik bagi pengemudi ojol menjadi salah satu wacana yang mencerminkan perubahan arah kebijakan energi dan transportasi di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya ekonomi digital dan meningkatnya jumlah pengemudi transportasi online, kebutuhan akan solusi transportasi yang efisien, hemat biaya, dan ramah lingkungan menjadi semakin mendesak.
Bagi para pengemudi ojol, kebijakan ini diharapkan tidak hanya membantu menjaga stabilitas pendapatan mereka di tengah fluktuasi harga energi, tetapi juga membuka peluang baru dalam ekosistem transportasi masa depan yang lebih berkelanjutan.
Sementara itu, pemerintah diharapkan dapat segera melakukan kajian mendalam terkait usulan tersebut, termasuk memperhitungkan dampak fiskal, kesiapan infrastruktur kendaraan listrik, serta mekanisme penyaluran subsidi agar tepat sasaran.
Jika terealisasi, program ini berpotensi menjadi langkah besar dalam transformasi sektor transportasi berbasis aplikasi di Indonesia sekaligus memperkuat komitmen menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien.
Ervinna
