DetikSR.id Jakarta, Pemerintah mengambil langkah untuk memperkuat ketersediaan bahan baku industri pangan skala kecil dengan melepas 380 ribu ton beras pecah yang selama ini tersimpan di gudang Perum Bulog. Beras tersebut ditetapkan untuk dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram guna memenuhi kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya perajin kue serta produsen bihun rumahan.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangannya yang diterima pada (4/11/2026). Keputusan penjualan beras pecah itu, menurut Zulkifli, telah ditetapkan dalam rapat koordinasi tingkat menteri.
Ia menjelaskan, beras pecah yang tersimpan selama sekitar satu tahun di gudang Bulog masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pengolahan pangan. Pemanfaatan stok tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap bahan baku impor sekaligus menjaga keberlangsungan produksi UMKM.
“Beras yang satu tahun di Bulog ada 380 ribu ton itu kita lelang. Sudah putus, saya sudah putuskan di rapat Menko, dijual dengan harga Rp11 ribu per kilogram,” ujar Zulkifli.
Pemerintah mengimbau pelaku UMKM yang membutuhkan beras pecah agar segera berkoordinasi dengan pimpinan wilayah Bulog di daerah masing-masing. Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pembelian dan ketersediaan pasokan.
Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan stok pangan di gudang negara agar tidak hanya menjadi cadangan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif.
Selain beras pecah, pemerintah juga menyiapkan pasokan jagung sebanyak 100 ribu hingga 150 ribu ton yang dikelola Bulog untuk membantu pelaku UMKM di sektor peternakan ayam pedaging dan ayam petelur.
Jagung tersebut akan dijual dengan harga pokok Rp5.500 per kilogram. Kebijakan ini ditempuh sebagai respons terhadap kenaikan harga jagung yang berdampak pada meningkatnya biaya produksi pakan ternak.
Menurut Zulkifli, kenaikan harga bahan baku pakan turut memberikan tekanan terhadap harga ayam dan telur di pasaran. Karena itu, intervensi pasokan jagung melalui Bulog diharapkan dapat membantu peternak memperoleh bahan baku dengan harga lebih terjangkau.
“Karena harga jagungnya naik, harga pakannya naik, maka harga ayam dan telur sedikit naik. Bulog punya 100 ribu-150 ribu ton, sudah kita putuskan dijual harga pokok Rp5.500 untuk UMKM peternak ayam atau petelur,” tuturnya.
Pemerintah berharap penyaluran jagung tersebut dapat menekan beban biaya produksi peternak, menjaga keberlangsungan usaha, serta membantu mengendalikan harga ayam dan telur di tingkat konsumen.
Di tengah kebijakan optimalisasi stok pangan tersebut, pemerintah juga menyampaikan perkembangan positif terkait ketersediaan beras nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengklaim stok beras nasional mencapai sekitar 25 juta ton, yang disebut sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Dengan tingkat konsumsi nasional rata-rata sekitar 2,5 juta ton per bulan, pemerintah memproyeksikan ketersediaan beras mampu memenuhi kebutuhan hingga Juli 2027 tanpa harus melakukan impor.
Amran menyebut stok tersebut tersebar di sejumlah lini, mulai dari sekitar 10 juta ton standing crop atau tanaman padi yang masih berada di lahan, sekitar 10 juta ton di sektor rumah tangga serta hotel, restoran, dan katering (horeka), hingga sekitar 4,5 juta ton yang tersimpan di gudang Perum Bulog.
“InsyaAllah stok kita aman sampai bulan Juli. Stok saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah,” ujar Amran.
Ia juga menyatakan bahwa Indonesia telah mempertahankan capaian swasembada beras selama dua tahun berturut-turut tanpa impor beras. Capaian tersebut, menurutnya, didukung berbagai program peningkatan produksi pertanian, termasuk pompanisasi, optimalisasi lahan (oplah), perbaikan jaringan irigasi, serta penggunaan benih yang lebih tahan terhadap kondisi kering.
Melimpahnya persediaan pangan nasional menghadirkan peluang bagi pemerintah untuk memperluas pemanfaatan stok, termasuk bagi sektor industri pengolahan pangan dan peternakan skala kecil.
Penjualan 380 ribu ton beras pecah dan penyediaan hingga 150 ribu ton jagung menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan pangan tidak hanya berkaitan dengan pengamanan stok nasional, tetapi juga menyangkut akses bahan baku bagi pelaku usaha.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan sangat ditentukan oleh kelancaran distribusi, kepastian mekanisme pembelian, serta kemampuan UMKM dan peternak memperoleh pasokan sesuai kebutuhan.
Dengan harga beras pecah Rp11.000 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram, pemerintah berharap pelaku usaha mendapatkan alternatif bahan baku yang lebih terjangkau.
Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar menjangkau pelaku UMKM, menjaga biaya produksi, dan memberikan dampak nyata terhadap stabilitas harga pangan di masyarakat.
Ervinna
