DetikSR.id Jakarta, Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras secara serentak di seluruh Indonesia pada 17 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Program ini ditujukan kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga berpenghasilan rendah.
Setiap KPM akan menerima bantuan sebanyak 10 kilogram beras per bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Dengan demikian, setiap penerima berhak memperoleh total 30 kilogram beras yang dapat disalurkan sekaligus dalam satu kali distribusi.
Penyaluran bantuan ini dilakukan setelah Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menugaskan Perum Bulog melalui surat penugasan tertanggal 30 Juli 2026 untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada seluruh penerima manfaat.
Kepala Badan Pangan Nasional yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan bantuan pangan beras merupakan salah satu program jaring pengaman sosial pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah dinamika harga pangan.
“Telah ditetapkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” ujar Amran, pada (2/8/2026).
Ia menegaskan bahwa Perum Bulog ditugaskan menyalurkan bantuan kepada 33.244.408 KPM dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima selama tiga bulan, yakni Juli hingga September 2026, yang dapat disalurkan dalam satu kali pengiriman.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, menjelaskan bahwa pemerintah sengaja memilih momentum peringatan HUT Ke-81 RI agar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dapat merasakan langsung kehadiran negara melalui program bantuan pangan.
“Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di seluruh wilayah Indonesia. Momentum ini dinilai sangat tepat agar masyarakat dapat merasakan manfaat bantuan saat merayakan Hari Kemerdekaan,” ujar Rachmi.
Menurutnya, bantuan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi terbaru yang telah diperbarui Badan Pusat Statistik (BPS) pada 10 Juli 2026.
Rachmi memastikan jumlah penerima bantuan pada tahap kedua tetap sebanyak 33.244.408 KPM, sama seperti penyaluran sebelumnya.
“Saat ini jumlah penerima bantuan pangan masih sama dengan tahap pertama. Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang telah diperbarui oleh BPS pada 10 Juli 2026,”
Bapanas juga meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk memastikan seluruh proses distribusi berjalan lancar, mulai dari pemeriksaan kualitas beras, kesiapan kemasan, hingga pengiriman ke titik-titik penyaluran.
Khusus wilayah Papua dan daerah terpencil lainnya, Bulog diminta memberikan prioritas distribusi agar bantuan dapat diterima masyarakat tepat waktu.
Selain itu, pemerintah mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai lokasi penyaluran bantuan apabila memiliki gudang dan fasilitas penyimpanan yang memadai sehingga akses masyarakat terhadap bantuan menjadi lebih mudah.
Program bantuan pangan beras tahap kedua merupakan salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memperkuat perlindungan sosial sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional.
Pemerintah telah menyiapkan sekitar 997,2 ribu ton beras untuk disalurkan kepada 33,24 juta KPM dengan total anggaran mencapai Rp17,52 triliun.
Sebelumnya, penyaluran bantuan pangan tahap pertama untuk alokasi Februari–Maret 2026 berhasil menjangkau sekitar 33,14 juta KPM atau sekitar 99,7 persen dari target, dengan total beras yang telah disalurkan mencapai 664,88 ribu ton.
Secara keseluruhan, program bantuan pangan beras pada tahun 2026 direncanakan berlangsung selama lima bulan alokasi, lebih lama dibandingkan tahun 2025 yang hanya berlangsung selama empat bulan.
Pemerintah berharap program ini mampu menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Ervinna
