DetikSR.id Jakarta, Pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari langkah efisiensi fiskal sekaligus mendorong transformasi pola kerja birokrasi yang lebih adaptif dan berbasis digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil di tengah dinamika ekonomi global yang menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran negara tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, (31/3/2026).
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memangkas anggaran perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen, sementara perjalanan dinas luar negeri ditekan lebih dalam hingga 70 persen. Langkah ini diyakini dapat mengurangi beban pengeluaran negara secara signifikan, sekaligus mendorong instansi pemerintah untuk mengoptimalkan teknologi digital dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas.
Selain itu, penggunaan kendaraan dinas juga dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional yang bersifat mendesak dan vital. ASN didorong untuk beralih menggunakan transportasi publik sebagai bagian dari upaya menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
Sebagai bagian dari reformasi pola kerja, pemerintah juga menetapkan kebijakan work from home (WFH) selama satu hari setiap pekan, yaitu setiap hari Jumat. Kebijakan ini berlaku untuk instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Pengaturan teknis pelaksanaan WFH akan dituangkan dalam surat edaran dari kementerian terkait. Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas kerja ASN melalui pemanfaatan teknologi digital.
Namun demikian, tidak semua sektor terdampak kebijakan ini. Layanan publik esensial seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap berjalan normal tanpa perubahan sistem kerja. Sektor strategis lainnya seperti industri, energi, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan juga dikecualikan dari penerapan WFH.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka penuh selama lima hari dalam seminggu untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan sekaligus melakukan penyesuaian apabila diperlukan.
Menurut Airlangga, kebijakan efisiensi mobilitas ASN dan penerapan WFH ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 6,2 triliun. Penghematan tersebut terutama berasal dari penurunan konsumsi BBM akibat berkurangnya mobilitas.
Lebih luas lagi, penghematan konsumsi BBM di tingkat masyarakat diperkirakan dapat mencapai Rp 59 triliun, seiring dengan berkurangnya aktivitas perjalanan secara umum.
Pemerintah juga melakukan langkah refocusing anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Pos pengeluaran seperti perjalanan dinas, rapat, serta kegiatan seremonial menjadi sasaran utama pemangkasan.
Dana hasil efisiensi tersebut akan dialihkan ke program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, termasuk penanganan bencana dan sektor prioritas lainnya. Total potensi refocusing anggaran diperkirakan mencapai Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.
Di akhir pernyataannya, Airlangga mengajak seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha untuk turut mendukung kebijakan ini.
“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif dan mendukung efisiensi serta transformasi budaya kerja ini,” katanya.
Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran, stabilitas ekonomi, dan modernisasi sistem kerja birokrasi di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Ervinna
