DetikSR.id Jakarta, Persiapan haji khusus 2026 minim perubahan, digitalisasi layanan jadi PR utama. Persiapan penyelenggaraan Haji Khusus tahun 1447 Hijriah/2026 M dipastikan tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah menilai skema dasar, regulasi, serta pola pelayanan masih relevan untuk diterapkan. Namun demikian, penguatan digitalisasi layanan di seluruh lini menjadi pekerjaan rumah (PR) utama yang terus dimatangkan demi meningkatkan transparansi, efisiensi, serta perlindungan bagi jemaah.
Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umroh RI, Mochamad Irfan Yusuf, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan kementerian, termasuk Wakil Menteri Haji dan Umroh, Direktur Jenderal, serta para pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan haji, khususnya haji khusus.
Kementerian Haji dan Umroh menegaskan bahwa persiapan operasional haji khusus 2026 berjalan relatif normal dan terkendali.
Regulasi yang berlaku dinilai masih memadai untuk menjamin kelancaran pelayanan, baik dari sisi pemberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Meski demikian, tantangan baru muncul seiring tuntutan transparansi publik dan perlindungan jemaah yang semakin tinggi.
Menteri Haji dan Umroh RI, Mochamad Irfan Yusuf, dalam arahannya menekankan bahwa keselamatan dan keamanan jemaah merupakan prioritas tertinggi yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, seluruh kebijakan dan langkah teknis penyelenggaraan haji, termasuk haji khusus, harus berorientasi pada perlindungan jemaah secara menyeluruh.
“Faktor keselamatan jemaah menjadi prioritas tertinggi di atas segalanya. Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek keamanan, kesehatan, dan kenyamanan jemaah, baik yang dilayani langsung oleh pemerintah maupun oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK),” tegas Irfan Yusuf.
Selain aspek keselamatan, Menteri juga menyoroti pentingnya birokrasi yang adaptif dan lincah dalam merespons dinamika penyelenggaraan haji yang semakin kompleks. Ia menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap PIHK guna meminimalisir potensi pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik penipuan yang dapat merugikan jemaah.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa transformasi digital menjadi instrumen utama dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji khusus. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan fondasi penting untuk membangun transparansi, integrasi data, serta akuntabilitas layanan.
“Digitalisasi adalah kunci. Dengan sistem yang terintegrasi, data jemaah, petugas, hingga layanan dapat dipantau secara real time. Ini penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan jemaah mendapatkan haknya secara utuh,” ujar Dahnil.
Ia mencontohkan penggunaan aplikasi Nusuk yang kini menjadi tulang punggung pengelolaan data jemaah haji.
Aplikasi tersebut dinilai menunjukkan progres signifikan dalam mendukung sistem pelayanan, termasuk bagi jemaah haji khusus, mulai dari manajemen data, akses layanan, hingga pengawasan operasional di lapangan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, melaporkan bahwa integrasi data petugas haji ke dalam sistem Nusuk telah mencapai hampir 100 persen. Capaian ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat koordinasi serta memastikan kesiapan petugas dalam melayani jemaah.
Selain integrasi data, Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh juga terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan petugas haji yang lebih terstruktur.
Rekrutmen petugas kini dilakukan secara lebih transparan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), sehingga diharapkan mampu menghasilkan petugas yang profesional dan berkompeten.
Pemenuhan kuota pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) juga menjadi perhatian serius pemerintah. Langkah ini diambil untuk memastikan jemaah, khususnya haji khusus, mendapatkan pendampingan ibadah yang memadai sesuai standar yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhan, pemerintah menilai bahwa stabilitas regulasi dan skema penyelenggaraan haji khusus menjadi modal penting dalam menghadapi musim haji 2026.
Namun, keberhasilan pelaksanaan haji khusus ke depan sangat bergantung pada efektivitas transformasi digital yang sedang dijalankan.
Dengan persiapan teknis yang relatif stabil, pemerintah berharap digitalisasi layanan mampu menjadi solusi atas berbagai tantangan penyelenggaraan haji, sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Transparansi, efisiensi, dan perlindungan jemaah pun diharapkan menjadi wajah baru penyelenggaraan Haji Khusus 2026.
Red-Ervinna
