DetikSR.id Jakarta, Pemerintah Indonesia terus mempercepat reformasi birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penataan proses bisnis, dan pemanfaatan teknologi digital.
Langkah ini diarahkan untuk membangun pemerintahan yang lebih efektif, mempercepat pelayanan publik, serta memastikan kebijakan dan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun, penyederhanaan birokrasi tidak cukup dilakukan dengan memangkas jenjang jabatan atau memindahkan prosedur administrasi ke aplikasi elektronik.
Pemerintah juga perlu membenahi proses kerja, mengintegrasikan data antarlembaga, menyelaraskan regulasi, serta meningkatkan kompetensi aparatur agar digitalisasi benar-benar mampu mengurangi kerumitan pelayanan publik.
Salah satu upaya yang tengah dikembangkan adalah Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital), yang dirancang untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi masyarakat guna membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan warga dan menghubungkannya dengan program perlindungan sosial yang sesuai.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Erwan Agus Purwanto, mengatakan pengembangan Perlinsos Digital dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai instansi terkait.
“Kami di Kementerian PANRB berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya saat ini sedang mengembangkan Perlinsos Digital, yang diarahkan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan program perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya,” ujar Erwan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, pada (14/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Erwan saat menjadi pembicara dalam sesi panel A Simplified Government Focused on Delivery pada OECD Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy di Paris, Prancis, pada (12/10/2026).
Digitalisasi Harus Dimulai Dari Pembenahan Proses
Erwan menegaskan, transformasi digital pemerintahan harus diawali dengan penyederhanaan proses kerja. Tanpa pembenahan mendasar, penggunaan teknologi justru berisiko mempertahankan prosedur yang rumit dalam bentuk digital.
Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi setiap tahapan pelayanan, menghapus persyaratan yang tidak diperlukan, dan memastikan sistem elektronik yang dikembangkan dapat saling terhubung.
Integrasi tersebut diharapkan mengurangi pengulangan pengumpulan dokumen serta mencegah masyarakat harus menyampaikan data yang sama berkali-kali kepada instansi berbeda.
“Penyederhanaan birokrasi tidak cukup dilakukan dengan mengurangi jenjang organisasi atau mempercepat prosedur administratif. Pemerintah perlu mengubah cara kerja birokrasi agar lebih menekankan keahlian, kolaborasi lintas instansi, dan pencapaian hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam konteks perlindungan sosial, integrasi data menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung ketepatan identifikasi kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghubungkan informasi sosial dan ekonomi dengan program yang relevan, sehingga kebijakan perlindungan sosial dapat disusun secara lebih terarah.
Meski demikian, keberhasilan sistem digital semacam ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Akurasi dan pemutakhiran data, perlindungan informasi pribadi, mekanisme pengaduan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program tetap menjadi aspek penting agar integrasi data dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan masyarakat.
Pangkas Hierarki, Perkuat Keahlian Aparatur
Selain melalui digitalisasi, pemerintah menempuh penyederhanaan birokrasi dengan mengurangi jenjang hierarki organisasi dan mengalihkan sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
Menurut Erwan, penataan tersebut ditujukan untuk memperkuat peran keahlian aparatur, meningkatkan kolaborasi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Dengan struktur yang lebih sederhana, koordinasi diharapkan tidak lagi terhambat oleh panjangnya rantai birokrasi.
Pemerintah juga perlu menata ulang proses bisnis agar pelayanan tidak terjebak dalam tahapan administratif yang berulang. Integrasi layanan menjadi penting untuk mengurangi beban masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi kerja antarinstansi.
“Penataan ini bertujuan memperkuat peran keahlian aparatur, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi proses bisnis untuk menghapus tahapan yang tidak diperlukan serta mengintegrasikan layanan agar masyarakat tidak berulang kali memenuhi persyaratan administratif yang sama,” tegas Erwan.
Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak semata-mata diukur dari berkurangnya jumlah jabatan atau tersedianya aplikasi baru. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah pelayanan menjadi lebih cepat, prosedur lebih sederhana, koordinasi lebih efektif, dan hasil kebijakan semakin dirasakan masyarakat.
Kolaborasi Antarlembaga Menjadi Kunci
Erwan menekankan bahwa penyederhanaan birokrasi harus menjadi prinsip kerja berkelanjutan, bukan sekadar program reformasi yang dijalankan dalam periode tertentu.
Pengembangan regulasi, pembentukan organisasi, maupun pembuatan aplikasi baru perlu mempertimbangkan sistem yang telah tersedia. Langkah tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, duplikasi aplikasi, dan pemborosan sumber daya pemerintah.
Melalui pendekatan whole of government, Indonesia berupaya memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan unit pemerintahan. Pendekatan ini menempatkan pemerintah sebagai satu kesatuan dalam memberikan pelayanan, bukan sebagai kumpulan institusi yang bekerja secara terpisah.
“Melalui pendekatan whole of government, Indonesia berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengurangi sekat-sekat birokrasi. Upaya ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tambah Erwan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan perubahan struktur dan sistem digital diikuti dengan perubahan budaya kerja aparatur. Koordinasi yang lebih terbuka, penggunaan data dalam pengambilan keputusan, kejelasan tanggung jawab, serta pengawasan yang konsisten diperlukan agar penyederhanaan birokrasi tidak berhenti pada perubahan administratif.
Perkuat Reformasi Melalui Kerja Sama Internasional
Partisipasi Indonesia dalam OECD Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy 2026 menjadi bagian dari keterlibatan aktif pemerintah dalam dialog kebijakan dan pertukaran pengalaman internasional, seiring proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Forum tersebut membahas strategi membangun pemerintahan yang lebih sederhana, efektif, dan berorientasi pada hasil. Sesi panel dipandu Pamela Herd, Profesor Kebijakan Sosial di Ford School of Public Policy, University of Michigan, serta dihadiri perwakilan Selandia Baru, Italia, Jerman, dan Ibec, organisasi perwakilan dunia usaha di Irlandia.
Melalui forum tersebut, Indonesia berkesempatan berbagi pengalaman sekaligus mempelajari praktik internasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong pelayanan yang lebih responsif.
Pada akhirnya, keberhasilan penyederhanaan birokrasi akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menerjemahkan reformasi struktural dan digitalisasi menjadi perbaikan konkret.
Teknologi, integrasi data, dan organisasi yang lebih ramping hanya akan bermakna apabila mampu memangkas prosedur yang tidak perlu, memperkuat akuntabilitas, dan mempermudah masyarakat mengakses layanan negara.
Dengan demikian, agenda reformasi birokrasi bukan sekadar membuat pemerintahan bekerja secara digital, melainkan memastikan pemerintah bekerja lebih sederhana, terkoordinasi, dan menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Ervinna
