DetikSR.id Jakarta, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha BUMN di sektor properti yang menghadapi persoalan operasional maupun keuangan.
Salah satu perusahaan yang menjadi perhatian adalah PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk, yang tengah mendapat sorotan publik terkait sejumlah proyek hunian berbasis transit oriented development (TOD) LRT City.
Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam melakukan transformasi dan penataan ulang portofolio BUMN sektor properti. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi korporasi, tetapi juga memastikan proyek-proyek yang bermasalah dapat dituntaskan demi melindungi kepentingan masyarakat, khususnya konsumen yang telah menaruh harapan dan investasi pada proyek hunian tersebut.
Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria, mengatakan proses transformasi BUMN dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dengan mengevaluasi berbagai persoalan yang terjadi di dalam ekosistem BUMN Properti.
“Transformasi BUMN sedang terus kita lakukan secara bertahap. Satu per satu permasalahan kita perbaiki bersama Pak Menteri PKP (Maruarar Sirait, red),” ujar Dony, pada (30/8/2026).
Menurut Dony, terdapat dua sasaran utama dalam agenda transformasi tersebut:
1. Meningkatkan pasokan hunian yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat membantu mengurangi angka backlog perumahan nasional.
2. Pemerintah berupaya menyelesaikan proyek-proyek bermasalah yang dikembangkan BUMN, baik proyek yang pembangunannya terhenti maupun proyek yang baru terealisasi sebagian.
Penyelesaian proyek tersebut dinilai memiliki dua manfaat sekaligus. Di satu sisi, proyek yang kembali berjalan dapat menambah pasokan rumah bagi masyarakat. Di sisi lain, penyelesaian proyek diharapkan dapat memperbaiki kondisi bisnis perusahaan sehingga kesehatan finansial BUMN dan anak usahanya dapat dipulihkan.
Dalam konteks tersebut, ADCP menjadi salah satu perusahaan yang mendapat perhatian. Perusahaan yang bergerak di bidang properti dan pengembangan kawasan berbasis TOD tersebut menghadapi sorotan terkait penyelesaian sejumlah proyek LRT City.
Pemerintah menilai persoalan proyek tidak dapat dilihat hanya dari aspek pembangunan fisik. Evaluasi juga perlu mencakup kondisi keuangan perusahaan, tata kelola, kemampuan manajemen dalam memenuhi kewajiban kepada konsumen, serta keputusan-keputusan korporasi yang diambil dalam periode sebelumnya.
Karena itu, audit dan evaluasi menyeluruh dipandang penting untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi perusahaan sekaligus menentukan langkah pemulihan yang tepat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan jajaran manajemen perusahaan, baik yang menjabat pada periode sebelumnya maupun yang saat ini memimpin, dapat dipanggil untuk memberikan penjelasan dan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami siap memanggil jajaran direksi, baik yang lama maupun yang baru, untuk dimintai pertanggungjawaban serta menyodorkan konsep pemulihan yang konkret. Proses audit menyeluruh juga menjadi instrumen utama dalam menilai kesehatan finansial dan operasional korporasi tersebut,” ujar Ara.
Pemerintah menilai persoalan yang terjadi dalam sebuah korporasi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hanya karena adanya pergantian kepemimpinan.
Evaluasi terhadap manajemen lama maupun baru diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai akar persoalan dan langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya.
Evaluasi tersebut dapat mencakup aspek tata kelola perusahaan, kondisi keuangan, progres proyek, kewajiban kepada konsumen, serta kemampuan manajemen dalam menyusun dan menjalankan strategi penyelesaian proyek.
Apabila dalam proses evaluasi ditemukan bahwa struktur atau kapasitas manajemen saat ini tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan yang ada, pemerintah membuka ruang untuk melakukan penataan terhadap jajaran direksi.
Langkah tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan memastikan terdapat kepemimpinan korporasi yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk menjalankan proses pemulihan secara konkret.
Ara menekankan bahwa kepentingan konsumen harus menjadi salah satu prioritas utama dalam penyelesaian persoalan proyek perumahan BUMN.
Menurut dia, masyarakat yang telah membeli atau menaruh harapan terhadap proyek hunian tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung seluruh dampak akibat persoalan korporasi.
“Negara tidak boleh membiarkan konsumen merugi akibat mangkraknya proyek perumahan,” tegas Ara.
Ia memastikan Kementerian PKP bersama BP BUMN akan terus melakukan koordinasi untuk mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi konsumen.
Ara juga menolak pendekatan yang hanya melempar persoalan kepada kepengurusan sebelumnya. Menurutnya, pemerintah yang saat ini mendapatkan mandat harus mengambil tanggung jawab untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang sudah terlanjur terjadi.
“Negara hadir. Pak Dony dan saya tidak akan membiarkan konsumen tanpa adanya penyelesaian. Negara harus bertanggung jawab. Kita tidak bisa menghindar dengan alasan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum era kepemimpinan kami, tidak bisa. Apa pun yang terjadi, mari kita cari solusi terbaik bersama-sama,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP telah melakukan koordinasi dengan BP BUMN dan pihak-pihak terkait untuk memanggil serta mengevaluasi manajemen korporasi yang menghadapi persoalan.
Koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan langkah penyelesaian yang tidak berhenti pada evaluasi administratif, tetapi berujung pada program pemulihan yang terukur.
Pemerintah perlu memastikan setiap proyek bermasalah memiliki peta jalan penyelesaian yang jelas, termasuk target pembangunan, skema pembiayaan, penyelesaian kewajiban kepada konsumen, serta strategi untuk mengembalikan kesehatan perusahaan.
Dengan demikian, penyelesaian proyek tidak hanya menjadi upaya menghidupkan kembali pembangunan yang terhenti, tetapi juga bagian dari restrukturisasi bisnis dan perbaikan tata kelola perusahaan.
Agenda pemerintah terhadap ADCP dan perusahaan bermasalah lainnya menjadi bagian dari penataan yang lebih luas terhadap BUMN sektor properti.
Pemerintah ingin memastikan bahwa keberadaan BUMN di sektor perumahan tidak hanya berorientasi pada ekspansi bisnis, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam menyediakan hunian yang dibutuhkan masyarakat.
Di tengah tingginya kebutuhan rumah dan persoalan backlog perumahan, keberadaan BUMN Properti dinilai harus diarahkan untuk menghasilkan proyek yang layak secara bisnis sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Transformasi tersebut juga menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas tata kelola, memperkuat disiplin keuangan, meningkatkan transparansi, dan memastikan setiap proyek memiliki perencanaan serta sumber pendanaan yang realistis.
Bagi pemerintah, penyelesaian proyek bermasalah tidak cukup dilakukan dengan melanjutkan pembangunan secara fisik.
Perusahaan juga harus dikembalikan pada kondisi bisnis yang sehat agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
“Transformasi struktural ini diharapkan mampu membersihkan korporasi pelat merah dari beban masa lalu, sekaligus memastikan bahwa kehadiran BUMN di sektor properti benar-benar berorientasi pada penyediaan hunian yang sehat, aman, dan berkesinambungan bagi masyarakat,” pungkas Ara.
Dengan rencana audit menyeluruh, evaluasi terhadap direksi lama dan baru, serta penataan struktur korporasi, pemerintah kini menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa proses transformasi BUMN Properti mampu menghasilkan penyelesaian konkret.
Publik pun menantikan hasil audit dan evaluasi tersebut, terutama terkait kondisi sebenarnya perusahaan, perkembangan proyek-proyek yang bermasalah, serta langkah konkret pemerintah dalam memberikan kepastian kepada konsumen.
Ervinna
