DETIKSR. ID BEKASI – Sejumlah bapak-bapak, ibu-ibu PKK, kader Posyandu, tokoh masyarakat, hingga perangkat Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berkumpul dalam sebuah forum dialog bersama wakil rakyat mereka, Sabtu (24/01/2026).
Dalam suasana sederhana namun hangat, warga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari jalan rusak, pendidikan anak, hingga kebutuhan ekonomi sehari-hari.
Kegiatan itu merupakan forum Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IX, H. Akhmad Marjuki.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Tambun, tokoh masyarakat, warga, serta jajaran Pengurus Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Dalam pemaparannya, Akhmad Marjuki menegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD untuk memastikan program pemerintah daerah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, partisipasi warga menjadi kunci keberhasilan pengawasan.
“Masukan dari masyarakat sangat diperlukan. Termasuk apabila ada temuan terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, semuanya harus diawasi bersama,” ujar Marjuki, yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.
Ia menambahkan, kegiatan pengawasan ini sepenuhnya dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat, termasuk konsumsi dan fasilitas transportasi bagi warga yang hadir.
“Saking pentingnya kegiatan ini, warga yang hadir juga mendapatkan konsumsi dan transportasi,” katanya.
Marjuki juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran berbasis skala prioritas serta prinsip keadilan antarwilayah agar pembangunan tidak terpusat di daerah tertentu.
“Dalam pengelolaan anggaran, ada dua aspek yang tidak boleh diabaikan, yaitu skala prioritas dan keadilan,” tegasnya.
Sesi dialog terbuka dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Kepala Desa Tambun, Jaut Sarja Wijaya, mengapresiasi forum tersebut karena memberi ruang komunikasi langsung antara masyarakat dengan anggota dewan.
“Saya merasa berbahagia bisa bertatap muka langsung dengan anggota dewan. Namun ke depan kami berharap Desa Tambun bisa lebih diprioritaskan dalam pembangunan dari provinsi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi jalan provinsi yang melintasi wilayahnya. Curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah titik jalan mengalami kerusakan.
“Kami berharap segera ada perbaikan karena kondisinya sudah mengganggu aktivitas warga,” ungkapnya.
Keluhan serupa datang dari warga lainnya. Ngadiman, misalnya, menyoroti fasilitas belajar di SMA Negeri 7 Tambun Selatan yang dinilainya masih kurang memadai.
“Saya miris melihat fasilitas belajar di SMA tersebut. Kalau dibandingkan dengan SD atau SMP di sekitar, perbedaannya cukup jauh,” katanya.
Menurut Ngadiman, aspirasi itu telah disampaikan langsung kepada Marjuki dan mendapat respons untuk ditindaklanjuti ke dinas terkait.
Beragam masukan yang muncul dalam forum itu mencerminkan persoalan pemerataan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat. Warga pun berharap kehadiran wakil rakyat tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar membawa solusi nyata.
Menutup kegiatan, Marjuki berharap forum pengawasan dapat menjadi jembatan komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.
“Kegiatan ini harus menjadi ruang bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,” pungkasnya.
