Oleh Yahya, Pendiri Yayasan Sosial Justice Nusantara (YSJN)
DetikSR.id CIANJUR — Keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting yang wajib dipahami dan diterapkan oleh seluruh elemen penyelenggara negara, baik dari kalangan yudikatif, eksekutif, maupun legislatif.
Sinergi antar-lembaga ini dinilai krusial demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal tersebut mengemuka dalam pandangan yang menyoroti dinamika hubungan antara lembaga negara dan kontrol sosial di masyarakat. Dalam catatan tersebut, diingatkan bahwa jabatan, tahta, dan kekuasaan sifatnya hanyalah sementara, sementara rakyat adalah amanah atau titipan Tuhan yang harus dilayani dengan penuh tanggung jawab.
Kendati demikian, masih terdapat catatan kritis terhadap lemahnya penegakan hukum serta koordinasi di tiga pilar utama negara, yakni lembaga yudikatif, aparatur sipil negara (eksekutif), serta para wakil rakyat di parlemen (legislatif). Seringkali muncul kesan bahwa kalangan media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) diposisikan sebagai “lawan” atau pihak yang berseberangan oleh ketiga lembaga tersebut. Padahal, tidak semua insan media, ormas, maupun LSM keluar dari koridor regulasi serta tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
Melalui narasi ini, diharapkan ada refleksi bersama agar lembaga pemerintahan dapat melihat kontrol sosial dari media dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra strategis dalam membangun transparansi, alih-alih sebagai ancaman.
Dengan komunikasi yang sehat dan saling menghormati, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat dapat terwujud dengan lebih optimal, Kalaulah tiga pilar ini, semuanya selaras , insaallah, Negara lain akan semakin hormat kepada bangsa kita.
(Asdon)
