DetikSR.id Jeneponto – Ratusan mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan dirinya dari aliansi Solidaritas Rakyat Turatea (SANDRA) menggelar aksi ujuk rasa di depan Kantor Bupati Jeneponto dan melakukan penyegelan kantor PKH yang berlokasi di Jl. Abdul Jalil Sikki, Kelurahan Balang Loe, Kecaman Binamu, Senin (29/9/2025).
Dalam aksinya itu, Demonstran mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir untuk menerbitkan rekomendasi pencopotan terhadap Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) dan seluruh pendamping desa/kelurahan.
Mereka menilai bahwa Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah tersebut sedang tidak baik-baik saja. Sebab, pihaknya menduga kuat adanya pemotongan dana PKH yang diterima oleh penerima manfaat. Seperti, yang terjadi di Lingkungan Kunjung Mange Timur, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu baru-baru ini.
Dugaan tersebut diatas makin menguat usai viral diberbagai media sosial. Dimana, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya menerima Rp1.800.000 ribu rupiah akan tetapi diduga dipotong Rp800.000 ribu oleh oknum ketua kelompok yang ditunjuk oleh pendamping PKH.
Adanya fakta ini menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat dan bahkan memicu adanya gerakan Mahasiswa dan Pemuda di Kabupaten Jeneponto untuk turun di jalan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes dan keprihatinan yang dipimpin langsung oleh Dhedi Arsandi sebagai Jenderal lapangan.
Dari semua orasi yang disuarakannya di jalan dengan lantang dan tegas secara bergantian, demonstran meminta kepada Bupati Jeneponto.
1. Evaluasi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto.
2. Mendesak Bupati Jeneponto melakukan evaluasi dan mengeluarkan rekomendasi pemberhentian terhadap Korkab PKH dan seluruh Pendamping Desa/Kelurahan kepada Kementerian Sosial
3. Mengeluarkan surat sakti kepada seluruh pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk melakukan sosialisasi tentang tujuan program PKH kepada KPM.
4. Transparansi data penerima Bansos.
“Kami juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemanggilan dan penjarakan Korkab dan pendamping desa/kelurahan,” tegas Dhedi sapaannya.
Selain itu, Demonstran juga Dhedi mendesak untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan berjenjang pendamping PKH yang dilaporkan ke Dinas Sosial yang sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun sesuai regulasi.
“Apa yang menjadi tuntutan kami hari ini harus didengar. Kami minta kepada Bupati Jeneponto untuk menghadirkan semua Korkab PKH, Pendamping desa/kelurahan, pihak BRI dan Kadis Sosial untuk audiensi,” pintanya.
Usai orasi, para demonstran itu diterima dan disambut hangat oleh Bupati Jeneponto, Paris Yasir untuk audiensi di ruang rapat kantor Bupati.
Di ruang rapat audiense tersebut, hadir Bupati Jeneponto, Sekda, Kadis Sosial, pihak BRI, kedua Korkab PKH dan pendamping desa/Kelurahan.
# Jeneponto bahagia (* red/Asriel)
