DetikSR.id Jakarta, Badan Urusan Logistik (Bulog) melaporkan realisasi penyaluran bantuan pangan nasional hingga awal April 2026 masih relatif rendah. Hingga 7 April 2026, Bulog mencatat telah menyalurkan sebanyak 32,14 juta kilogram beras dan 6,4 juta liter minyak goreng kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Data tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI pada 7 April 2026. Ia mengungkapkan bahwa capaian penyaluran bantuan pangan (banpang) tersebut baru mencapai sekitar 4,83 persen dari total target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Penyaluran bantuan pangan ini memang belum optimal. Administrasi baru kami terima di akhir Maret, ditambah momentum Ramadan dan Idulfitri yang membuat distribusi tidak bisa maksimal,” ujar Rizal dalam rapat tersebut.
Rizal menjelaskan, proses distribusi bantuan sempat tertunda karena bertepatan dengan periode Ramadan hingga Idulfitri 2026, di mana aktivitas logistik mengalami penyesuaian. Selain itu, keterlambatan administrasi yang baru diterima pada akhir Maret turut menjadi faktor penghambat utama.
Penyaluran bantuan pangan sendiri baru efektif berjalan pada akhir Februari hingga Maret 2026. Dengan waktu pelaksanaan yang relatif singkat, capaian distribusi masih tergolong rendah.
Tak hanya beras, distribusi minyak goreng program bantuan juga menghadapi tantangan. Produk minyak goreng rakyat, Minyakita, sempat mengalami keterbatasan pasokan akibat kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang diatur oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Menurut Rizal, keterbatasan stok tersebut membuat Bulog harus melakukan prioritas distribusi. Pemerintah memutuskan untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri, sementara penyaluran bantuan pangan dilakukan setelah periode tersebut.
“Kami telah berkoordinasi dengan Menteri Pertanian dan Menko Pangan, sehingga prioritas distribusi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat hari besar keagamaan,” jelasnya.
Selain bantuan pangan langsung, program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga menunjukkan realisasi yang belum maksimal. Hingga awal April, penyaluran beras SPHP baru mencapai 77,47 juta kilogram atau sekitar 9,36 persen dari target tahunan.
Rizal menjelaskan bahwa pada Januari hingga Februari 2026, Bulog masih fokus menyelesaikan penyaluran bantuan pangan dari tahun anggaran 2025. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program SPHP tahun 2026 baru berjalan efektif dalam satu bulan terakhir.
Di sisi lain, Badan Pangan Nasional memastikan bahwa program intervensi pangan akan terus berjalan sepanjang tahun 2026. Salah satu fokus utama adalah penyaluran beras SPHP dengan target mencapai 1,5 juta ton.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada dalam kondisi aman. Hingga akhir 2025, stok CBP tercatat mencapai 3,24 juta ton, sehingga dinilai cukup untuk mendukung program stabilisasi harga.
“Kita optimistis tidak akan ada masalah ketersediaan beras di 2026. Program SPHP akan terus berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Selain operasi pasar, pemerintah juga menargetkan penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada 18,2 juta keluarga penerima manfaat selama empat bulan pada tahun 2026. Program ini tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mengelola keseimbangan stok nasional.
Distribusi bantuan ini diharapkan mampu menjaga kualitas beras dalam cadangan pemerintah sekaligus memberi ruang bagi Bulog untuk menyerap hasil panen petani dalam negeri saat musim panen raya.
Sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan program, pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua yang mencakup beras dan minyak goreng telah diperpanjang hingga 31 Januari 2026.
Perpanjangan ini dimungkinkan melalui skema Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang diajukan oleh Bapanas dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Meski realisasi awal tahun masih rendah, pemerintah tetap optimistis target penyaluran bantuan pangan dapat tercapai. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga diharapkan mampu mempercepat distribusi pada kuartal berikutnya.
Dengan dukungan stok yang memadai serta program yang telah dirancang, pemerintah menargetkan stabilitas harga pangan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat terpenuhi sepanjang tahun 2026.
Ervinna
