DetikSR.id Jakarta, Pemerintah Indonesia memberikan lampu hijau kepada Malaysia untuk ikut membantu menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang memicu kabut asap lintas batas atau transboundary haze dan berdampak hingga ke sejumlah wilayah negara tetangga, terutama Malaysia.
Persetujuan tersebut diberikan Presiden Prabowo Subianto setelah menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Malaysia menawarkan dukungan berupa aset udara dan personel untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran di Indonesia.
Presiden Prabowo menyambut baik tawaran tersebut dan menyatakan bahwa Indonesia memang membutuhkan kerja sama negara-negara sahabat untuk menghadapi kebakaran yang berlangsung cukup luas, khususnya di Kalimantan.
“Ini merupakan masalah lingkungan yang berdampak kepada banyak pihak. Walaupun kebakaran terjadi di Indonesia, dampaknya juga dirasakan negara-negara tetangga. Mereka ingin membantu kita dan kita menyambut baik bantuan itu,” kata Prabowo dalam rekaman video yang dipublikasikan Sekretariat Presiden.
Prabowo juga menyebut Indonesia telah menerima tawaran bantuan dari sejumlah negara lain, termasuk Jepang, untuk membantu menangani kebakaran yang berlangsung berkepanjangan di Kalimantan.
Malaysia Siapkan Pesawat Pemadam dan Tiga Helikopter
Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi kemudian mengungkapkan rincian bantuan yang akan dikerahkan Malaysia.
Dalam keterangannya di Jakarta, pada (19/9/2026), Ahmad Zahid mengatakan bantuan tersebut mencakup satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, serta 52 perwira dan personel.
Personel tersebut berasal dari sejumlah lembaga Malaysia, yakni Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), dan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM).
Dengan adanya persetujuan dari Presiden Prabowo, Malaysia selanjutnya akan melakukan koordinasi lintas lembaga untuk merealisasikan pengerahan aset dan personel tersebut.
Ahmad Zahid mengatakan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan ditugaskan mengoordinasikan bantuan bersama NADMA, APMM, Departemen Meteorologi Malaysia, TUDM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM), serta lembaga terkait lainnya.
“Setelah persetujuan diperoleh dari Presiden Prabowo, koordinasi di tingkat kementerian, departemen, dan lembaga harus segera dilakukan,” ujar Ahmad Zahid.
Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar seluruh unsur yang terlibat dalam operasi dapat bekerja secara terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Malaysia menegaskan bantuan tersebut tidak dimaksudkan semata-mata sebagai operasi pemadaman jangka pendek.
Menurut Ahmad Zahid, kedua negara juga membahas langkah jangka panjang untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan serta persoalan kabut asap lintas batas kembali terjadi.
Hal ini menjadi penting karena dampak karhutla di Kalimantan tidak berhenti di wilayah Indonesia. Kabut asap dapat bergerak melintasi perbatasan dan memengaruhi kualitas udara di negara tetangga, terutama wilayah Sarawak, Malaysia.
Karena itu, kerja sama yang dibangun Indonesia dan Malaysia diarahkan tidak hanya pada penanganan titik api, tetapi juga pada pencegahan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Presiden Prabowo sendiri mengatakan pemerintah Indonesia sedang menyusun langkah pencegahan secara menyeluruh agar kondisi kebakaran tidak kembali terjadi setiap beberapa tahun.
Masih Ada 1.426 Hotspot di Kalimantan
Skala persoalan karhutla juga tergambar dari jumlah titik panas yang masih terdeteksi.
Ahmad Zahid mengatakan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa masih terdapat 1.426 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemadaman masih besar dan membutuhkan pengerahan sumber daya secara terkoordinasi.
Pemerintah Indonesia sebelumnya juga telah meningkatkan penanganan kebakaran melalui pengerahan berbagai aset udara untuk operasi pemadaman dan upaya modifikasi cuaca.
Di tengah kondisi tersebut, dukungan Malaysia diharapkan dapat menambah kapasitas operasi, khususnya dalam penanganan kebakaran yang berada di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
95 Perusahaan Masuk Proses Hukum
Selain persoalan pemadaman, pemerintah Indonesia juga mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran.
Ahmad Zahid mengatakan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan hukum terhadap 95 perusahaan yang terkait dengan pembakaran terbuka (open burning) di kawasan Borneo.
Presiden Prabowo sebelumnya juga menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap korporasi yang terbukti menjadi penyebab kerusakan lingkungan akibat karhutla.
Langkah hukum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk tidak hanya memadamkan api, tetapi juga menindak pihak yang dianggap bertanggung jawab atas munculnya kebakaran.
Dugaan Keterkaitan Pemegang Saham Malaysia Masih Didalami
Persoalan lain muncul ketika Ahmad Zahid ditanya apakah terdapat perusahaan Malaysia dalam daftar 95 perusahaan yang sedang dikenai tindakan hukum tersebut.
Ia mengatakan hingga kini belum memperoleh informasi yang memastikan adanya perusahaan Malaysia dalam daftar tersebut.
Namun, menurut Ahmad Zahid, otoritas Indonesia masih mendalami kemungkinan adanya keterkaitan pemegang saham asal Malaysia.
“Perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar sebagai perusahaan Indonesia. Namun, dari segi kepemilikan saham, beberapa di antaranya mungkin memiliki sebagian kecil porsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham asal Malaysia,” ujarnya.
Pernyataan tersebut belum berarti bahwa perusahaan Malaysia telah dinyatakan terlibat dalam kasus karhutla. Status dan keterkaitan masing-masing perusahaan masih menjadi bagian dari proses pendalaman oleh otoritas Indonesia.
Malaysia Fokus Pada Dampak Kabut Asap di Sarawak
Malaysia berkepentingan langsung terhadap penanganan karhutla di Kalimantan karena wilayah Sarawak berada sangat dekat dengan kawasan yang terdampak kebakaran.
Kabut asap yang melintasi perbatasan berpotensi menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah Malaysia.
Ahmad Zahid mengatakan Malaysia menyambut langkah Indonesia dalam menangani karhutla dan akan terus bekerja sama sebagai negara tetangga.
Bagi kedua negara, persoalan kabut asap menjadi isu lingkungan yang memiliki konsekuensi lintas batas. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi tidak hanya dalam aspek pemadaman, tetapi juga pencegahan, penegakan hukum, pemantauan titik panas, serta pengendalian aktivitas pembukaan lahan yang berisiko memicu kebakaran.
Dengan telah diberikannya persetujuan Presiden Prabowo, langkah berikutnya adalah memastikan pengerahan pesawat, helikopter, dan personel Malaysia dapat segera terintegrasi dengan operasi penanggulangan karhutla Indonesia.
Kerja sama ini sekaligus menjadi ujian bagi koordinasi kedua negara dalam menghadapi bencana lingkungan yang dampaknya tidak mengenal batas wilayah.
Ervinna
