DetikSR.id Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya atas maraknya kepala daerah yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi.
Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden meminta agar persoalan tersebut segera mendapat perhatian serius dan dicarikan solusi agar tidak terus berulang.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Muzani usai menyerahkan konsep Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) kepada Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada (3/8/2026).
“Beliau juga sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi,” ujar Muzani.
Menurut Muzani, Presiden menilai persoalan korupsi di lingkungan pemerintah daerah merupakan masalah yang harus segera dibenahi karena berdampak langsung terhadap pelayanan publik, pembangunan daerah, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
“Karena itu, beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan,” lanjutnya.
Presiden Prabowo juga menyoroti proses demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai membutuhkan biaya besar, waktu panjang, dan energi yang tidak sedikit.
Karena itu, ia menyayangkan apabila kepala daerah yang telah terpilih melalui proses demokrasi tersebut justru berakhir tersandung perkara korupsi.
“Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui proses demokrasi yang mahal, unik, dan sangat melelahkan,” kata Muzani.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo turut menyambut baik gagasan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) yang disampaikan oleh MPR RI.
Menurut Muzani, Presiden memberikan perhatian besar terhadap upaya memperkuat sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah agar berjalan lebih efektif dan bersih.
Muzani menambahkan, Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang berlaku di MPR terkait pembahasan dan penetapan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional bagi pemerintahan saat ini maupun pemerintahan yang akan datang.
“Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan PPHN sebagai pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya,” ujarnya.
Keprihatinan Presiden muncul di tengah meningkatnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah sepanjang tahun 2026.
Berdasarkan data KPK hingga akhir Juli 2026, lembaga antirasuah telah melaksanakan 18 operasi tangkap tangan. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 12 kepala daerah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Rangkaian OTT terhadap kepala daerah dimulai pada Januari 2026 dengan penangkapan Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam operasi yang berbeda.
Pada Maret 2026, KPK kembali menangkap tiga kepala daerah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, serta Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Memasuki April 2026, giliran Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang terjaring operasi tangkap tangan.
Setelah tidak ada OTT terhadap kepala daerah sepanjang Mei, KPK kembali melakukan penindakan pada Juni dengan menangkap Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
Sementara itu, Juli 2026 menjadi bulan dengan intensitas OTT yang cukup tinggi. KPK menangkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, hingga Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang menjadi kepala daerah terbaru yang ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan.
Maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut menjadi sorotan pemerintah pusat. Presiden Prabowo berharap persoalan ini dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, serta membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.
Ervinna
