DetikSR.id Jakarta, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk merealisasikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) digratiskan.
Brian mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan kalkulasi kebutuhan standar pembiayaan setiap mahasiswa di seluruh PTN. Perhitungan tersebut diperlukan untuk mengetahui besaran anggaran yang dibutuhkan apabila kebijakan pendidikan tinggi gratis diterapkan.
“Iya, tentu Bapak Presiden sebenarnya pernah memerintahkan kami beberapa waktu lalu untuk melakukan kajian mengenai hal ini. Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi,” kata Brian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (21/9/2026).
Menurut Brian, hasil penghitungan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Pemerintah, kata dia, perlu terlebih dahulu memetakan kebutuhan riil di setiap kampus sebelum menentukan skema pelaksanaan pendidikan tinggi gratis.
“Nanti tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden hitungan-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN,” ujar Brian.
Brian mengatakan pemerintah juga tengah mempertimbangkan tahapan penerapan kebijakan tersebut. Artinya, apabila pembebasan biaya pendidikan di seluruh PTN belum dapat dilakukan secara langsung, pemerintah akan menyusun skema pelaksanaan secara bertahap.
Menurut dia, kementeriannya akan menyiapkan sejumlah opsi berdasarkan kemampuan anggaran dan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.
“Barangkali tentu juga kita akan melihat pentahapannya seperti apa. Jika memang dapat langsung, baik. Tapi jika belum memadai atau belum memungkinkan, kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028 dan 2029 seperti apa. Mungkin itu yang sedang kami lakukan saat ini,” kata Brian.
Ia menegaskan, penghitungan belum berhenti pada kebutuhan biaya per mahasiswa. Pemerintah juga harus mendata jumlah mahasiswa dan kebutuhan masing-masing PTN agar besaran anggaran yang disiapkan dapat menggambarkan kebutuhan di lapangan.
“Kita masih hitung ya semuanya. Nanti seperti apa kan kita lagi data semua nih kebutuhan dari setiap kampus, jumlah mahasiswanya bagaimana. Tapi nantinya kita akan lihat bagaimana yang paling mungkin,” ujar Brian.
Dengan demikian, pemerintah belum menetapkan kapan seluruh biaya pendidikan PTN akan sepenuhnya digratiskan. Saat ini, proses yang berjalan masih berupa penghitungan kebutuhan dan penyusunan skema kebijakan.
Arahan mengenai pendidikan gratis sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 18 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan pemerintah akan membahas kebijakan pendidikan gratis melalui rapat terbatas. Ia menyatakan pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri harus dapat diakses tanpa biaya pendidikan.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut mencakup jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Untuk jenjang perguruan tinggi, implementasinya akan berkaitan langsung dengan kebutuhan pembiayaan PTN, termasuk jumlah mahasiswa, kapasitas kampus, serta komponen biaya penyelenggaraan pendidikan.
Karena itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kini mulai memetakan kebutuhan masing-masing PTN sebagai bagian dari kajian untuk menindaklanjuti arahan Presiden.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung sumber pembiayaan untuk menjalankan program pendidikan gratis. Ia menyebut pengembalian uang negara yang dikorupsi sebagai salah satu bagian dari upaya menyediakan sumber daya bagi kepentingan rakyat.
“Nanti akan ada yang bertanya, ‘Dari mana uangnya?’ Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri,” tutur Prabowo.
Namun, untuk merealisasikan pendidikan tinggi gratis secara menyeluruh, pemerintah tetap perlu menghitung kebutuhan fiskal secara terperinci. Perhitungan tersebut menjadi penting karena PTN memiliki jumlah mahasiswa, kapasitas, program studi, serta kebutuhan pembiayaan yang berbeda-beda.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kini berada pada tahap pemetaan kebutuhan tersebut. Hasil kalkulasi nantinya akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan dapat diterapkan sekaligus atau membutuhkan tahapan pelaksanaan.
Jika diterapkan bertahap, pemerintah juga perlu menentukan prioritas, target waktu, serta mekanisme pembiayaan agar kebijakan pendidikan gratis tidak hanya menghapus beban biaya mahasiswa, tetapi tetap menjamin keberlangsungan operasional dan mutu pendidikan di PTN.
Untuk saat ini, Brian belum menyampaikan besaran anggaran yang diperlukan maupun skema final pembebasan biaya pendidikan. Pemerintah masih mengumpulkan data dari setiap kampus dan menghitung kebutuhan standar per mahasiswa sebelum keputusan lebih lanjut diambil Presiden.
Ervinna
