DetikSR.id Jakarta, Puan Maharani memimpin langsung Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada (20/5/2026).
Sidang tersebut menjadi sorotan nasional karena dihadiri langsung oleh Prabowo Subianto yang menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di hadapan anggota dewan.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam sidang paripurna tersebut dinilai menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang semakin kompleks. Presiden hadir didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan disambut langsung oleh Puan Maharani bersama jajaran pimpinan DPR RI sebelum sidang dimulai.
Momen kebersamaan para pimpinan negara itu juga sempat diwarnai sesi foto bersama di ruang utama parlemen.
Rapat paripurna tercatat dihadiri 451 anggota DPR RI serta sejumlah pejabat tinggi negara. Puan memimpin jalannya sidang didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.
“Perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Puan saat membuka sidang.
Sidang paripurna kali ini juga dihadiri berbagai tokoh penting nasional. Tampak hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, pimpinan lembaga tinggi negara dan para ketua umum partai politik turut memenuhi ruang sidang utama parlemen.
Dalam pengantarnya, Puan Maharani menegaskan bahwa KEM dan PPKF RAPBN 2027 memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pondasi awal penyusunan APBN sekaligus instrumen penting untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional dari ancaman global.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah harus mampu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 merupakan rancangan awal sebagai dasar dalam menyusun APBN Tahun Anggaran 2027, yang memiliki arah kebijakan ekonomi makro serta arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara,” kata Puan.
Ia menambahkan bahwa penyusunan RAPBN 2027 tidak hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan rakyat secara nyata.
Menurut Puan, pembangunan nasional ke depan harus menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah.
“Pertumbuhan ekonomi harus mampu memperkuat daya saing nasional serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Puan juga menyampaikan harapannya agar dokumen KEM PPKF 2027 menjadi panduan yang memberikan kepastian dan optimisme bagi investor maupun pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Ia menilai stabilitas fiskal dan keberpihakan pada kesejahteraan rakyat menjadi faktor utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi Indonesia di masa mendatang.
Sementara itu, dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya sengaja hadir secara langsung di hadapan DPR RI untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara.
Menurutnya, kondisi global yang penuh gejolak membuat pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam penyusunan RAPBN 2027.
“Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan APBN 2027,” ujar Prabowo.
Presiden menyoroti meningkatnya ketegangan geopolitik dan geoekonomi dunia yang dinilai berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Konflik dan peperangan yang terjadi di sejumlah kawasan dunia, mulai dari Eropa hingga Timur Tengah, disebut telah memengaruhi rantai pasok global, harga energi, serta kondisi perdagangan internasional.
“Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat dan ternyata memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan kita,” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus bergerak cepat dan waspada dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional agar Indonesia tetap mampu menjaga pertumbuhan, stabilitas harga, serta daya beli masyarakat di tengah tekanan global yang belum menentu.
Menurut Prabowo, RAPBN 2027 akan difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi nasional, peningkatan produktivitas sektor strategis, pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi rakyat, serta perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat rentan. Pemerintah juga akan menjaga disiplin fiskal agar APBN tetap sehat namun tetap mampu menjadi instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Sidang paripurna DPR RI tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah dan parlemen untuk mulai menyusun arah pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2027.
Harapannya, RAPBN mendatang tidak hanya menjadi dokumen anggaran tahunan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menciptakan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika dunia yang terus berubah.
Ervinna
