DetikSR.id Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap menambah anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan apabila dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak mencukupi.
Purbaya menyebut BNPB saat ini memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung operasi penanggulangan karhutla. Jika berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan operasional di lapangan anggaran tersebut tidak memadai, Kementerian Keuangan siap memberikan tambahan.
“Kita sediakan. Mereka punya Rp5 triliun, kalau kurang kita tambah nanti,” kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada (26/8/2026).
Menurut Purbaya, hingga saat ini BNPB belum menyampaikan perhitungan final mengenai total kebutuhan anggaran penanganan karhutla. Hal itu disebabkan kondisi kebakaran masih berkembang sehingga asesmen dan perhitungan kebutuhan di lapangan masih terus dilakukan.
“BNPB belum ngasih biaya total. Ya kita enggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi, dia akan assess ulang,” ujarnya.
Meski pemerintah membuka ruang penambahan anggaran, Purbaya mengingatkan agar pengajuan dana dilakukan secara terukur dan berdasarkan kebutuhan riil.
Ia secara tegas meminta agar tidak ada penggelembungan atau markup anggaran dalam penanganan karhutla.
“Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Asal jangan di-mark up saja,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menempatkan kecepatan penanganan bencana sebagai prioritas, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan ketepatan penggunaan anggaran.
Purbaya menjelaskan, mekanisme belanja untuk penanganan bencana memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan belanja pemerintah pada umumnya.
Hal itu karena bencana berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan dapat mengancam kehidupan warga.
“Kalau untuk bencana, approach-nya beda dengan belanja biasa. Bencana menyangkut hajat hidup orang banyak, betulan mengancam kehidupan mereka. Jadi kita akan beda approach-nya dengan program-program yang lain,” kata Purbaya.
Dengan demikian, Kementerian Keuangan pada prinsipnya membuka ruang fleksibilitas anggaran selama kebutuhan yang diajukan BNPB dapat dijelaskan berdasarkan kondisi lapangan dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain BNPB, Kementerian Kehutanan juga telah mengajukan tambahan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Purbaya mengatakan sebagian dari pengajuan tersebut telah diberikan.
Kebijakan penambahan anggaran tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat pengendalian karhutla di berbagai wilayah Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa penanganan karhutla mulai menunjukkan perkembangan positif setelah pemerintah mengerahkan kekuatan lintas kementerian dan lembaga.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan dan melakukan groundbreaking program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada (25/8/2026).
Presiden mengatakan dirinya telah mengunjungi sejumlah lokasi untuk melihat langsung penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI-Polri, BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan telah bekerja secara terpadu.
Prabowo menyebut kondisi karhutla di sejumlah daerah sudah mulai teratasi dan termitigasi. Ia pun berharap seluruh persoalan tersebut dapat ditangani dalam waktu satu hingga dua pekan.
“Saya berharap dalam satu-dua minggu ini bisa selesai semua,” ujar Prabowo.
Untuk mempercepat pemadaman, pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya, mulai dari puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa air dan peralatan pengeboran air, hingga ribuan personel di lapangan.
Pengerahan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam penanganan bencana dan karhutla. Menurutnya, kehadiran negara harus diwujudkan melalui respons cepat dan pengerahan sumber daya ketika masyarakat menghadapi ancaman bencana.
Prabowo menilai Indonesia telah menunjukkan kemampuan untuk merespons berbagai bencana dengan mobilisasi kekuatan negara secara cepat dan terpadu.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi iklim global perlu menjadi perhatian serius.
Fenomena El Nino yang diperkirakan cukup kuat pada 2026 berpotensi meningkatkan kerawanan kebakaran hutan dan lahan sehingga kewaspadaan harus terus ditingkatkan.
Karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan upaya pemadaman ketika api telah muncul, tetapi juga perlu memperkuat mitigasi, pemantauan titik panas, kesiapsiagaan personel, ketersediaan sumber air, serta koordinasi antarlembaga.
Di tengah kebutuhan penanganan karhutla yang mendesak, pesan Purbaya mengenai anggaran menjadi penting.
Pemerintah memastikan keterbatasan dana tidak boleh menjadi hambatan dalam menyelamatkan masyarakat dan mengendalikan bencana.
Namun, fleksibilitas tersebut tidak berarti anggaran dapat diajukan tanpa perhitungan.
Setiap tambahan dana tetap harus didasarkan pada kebutuhan operasional yang nyata, hasil asesmen, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Dengan posisi BNPB yang telah memiliki sekitar Rp5 triliun dan komitmen Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran jika diperlukan, pemerintah berupaya memastikan operasi penanganan karhutla dapat berjalan tanpa terkendala persoalan pendanaan.
Pada saat yang sama, pemerintah menghadapi tenggat penanganan yang cukup ketat setelah Presiden Prabowo menargetkan persoalan karhutla di sejumlah wilayah dapat dituntaskan dalam satu hingga dua pekan.
Kecepatan, ketepatan penggunaan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan di lapangan menjadi faktor penting untuk memastikan target tersebut tidak sekadar menjadi pernyataan politik, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pengendalian kebakaran dan perlindungan masyarakat.
Dengan kata lain, pemerintah membuka keran anggaran selebar mungkin untuk menghadapi bencana, tetapi tetap menutup ruang bagi pemborosan dan penggelembungan anggaran.
Ervinna
