DetikSR.id Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyoroti minimnya dukungan sektor perbankan terhadap industri film nasional meski sektor tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Hal ini disampaikan dalam perayaan Hari Film Nasional yang digelar di Auditorium Perpustakaan Nasional, (2/4/2026).
Dalam sambutannya, Rano Karno yang juga dikenal luas sebagai pelaku industri perfilman, mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun dirinya berkecimpung di dunia film, hampir tidak ada lembaga perbankan yang bersedia memberikan pembiayaan untuk produksi film.
Menurutnya, sektor perbankan masih memandang industri film sebagai sektor berisiko tinggi.
“Seumur hidup saya di dunia film, tidak ada satu perbankan pun yang bersedia membiayai film. Karena dianggap film mempunyai risiko yang lebih besar,” ujar Rano.
Rano menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengembangan industri kreatif, khususnya film, adalah keterbatasan akses pembiayaan. Berbeda dengan sektor konvensional yang dapat mengandalkan aset fisik sebagai jaminan, pelaku industri kreatif lebih banyak bertumpu pada kekayaan intelektual atau Intellectual Property (IP).
Menurutnya, sistem perbankan di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik tersebut. “Kita tidak punya jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan. Padahal dalam dunia kreatif, IP adalah aset yang paling bernilai,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjut Rano, membuat banyak sineas dan produser film kesulitan mendapatkan dukungan modal, sehingga berdampak pada terbatasnya kapasitas produksi dan inovasi di industri film nasional.
Di sisi lain, Rano menekankan bahwa industri film Indonesia justru menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Ia mengungkapkan bahwa jumlah penonton film di Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 122 juta orang, dengan sekitar 80 juta di antaranya merupakan penonton film lokal.
Data tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa film Indonesia kini telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus memiliki basis pasar domestik yang sangat kuat.
“Artinya film Indonesia sudah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rano juga menyoroti rendahnya pemahaman sebagian pihak terhadap mekanisme produksi film.
Ia mencontohkan kesalahpahaman dalam pembiayaan alat produksi seperti drone, yang sering dianggap tidak efisien atau berpotensi disalahgunakan.
Padahal, dalam praktiknya, penggunaan alat seperti drone dalam produksi film memiliki kebutuhan teknis yang spesifik dan tidak dapat disamakan dengan sektor lain.
“Tidak ada inisiatif untuk korupsi. Kalau kita sewa drone harian, misalnya, hari ini dipakai, besok belum tentu bisa digunakan lagi oleh pihak lain karena kebutuhan produksi berbeda,” jelasnya.
Ironisnya, di tengah keterbatasan dukungan domestik, industri kreatif Indonesia justru mulai menarik perhatian investor global. Rano menyebut bahwa banyak pihak dari luar negeri melihat potensi besar yang dimiliki industri film Indonesia, baik dari sisi pasar maupun kreativitas.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi domestik dan internasional terhadap nilai ekonomi industri kreatif nasional.
Sebagai solusi, Rano Karno mendorong sektor perbankan, termasuk Bank Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk mulai mengembangkan skema pembiayaan yang lebih adaptif terhadap karakter industri kreatif.
Ia menekankan bahwa ekonomi kreatif Indonesia memiliki 17 subsektor, termasuk film, yang semuanya memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini yang mungkin membuka cakrawala bahwa ekonomi kreatif ada 17 subsektor termasuk film. Ini ada potensi,” ujarnya.
Rano berharap adanya perubahan paradigma di sektor keuangan terhadap industri kreatif, khususnya film. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, ia optimistis industri film Indonesia dapat berkembang lebih cepat, meningkatkan kualitas produksi, serta memperluas daya saing di tingkat global.
Dukungan perbankan yang lebih inklusif dan inovatif dinilai menjadi kunci penting untuk mendorong industri film nasional tidak hanya sebagai sektor hiburan, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi baru Indonesia di masa depan.
Ervinna
