DetikSR.id Jakarta, Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah kendala infrastruktur yang masih menghambat optimalisasi operasional RDF Plant Rorotan di Jakarta Utara.
Padahal, fasilitas pengolahan sampah modern tersebut dinilai memiliki kapasitas besar untuk membantu mengurangi ketergantungan Jakarta terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dan menjadi salah satu solusi penanganan persoalan sampah ibu kota.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mengatakan kunjungan kerja yang dilakukan Pansus ke RDF Plant Rorotan bertujuan untuk memastikan kesiapan fasilitas tersebut sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih mengganggu operasionalnya.
“Hari ini Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta hadir di RDF Rorotan. Ini adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk mengurangi sampah yang selama ini dikirim ke Bantargebang,” kata Judistira dalam keterangannya, pada (11/6/2026).
Menurutnya, RDF Rorotan merupakan salah satu proyek strategis dalam sistem pengelolaan sampah Jakarta. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang selama bertahun-tahun bergantung pada TPST Bantargebang yang kapasitasnya semakin terbatas.
Dalam peninjauan tersebut, Pansus mendapati bahwa RDF Rorotan sebenarnya telah memiliki kemampuan pengolahan yang cukup besar.
Fasilitas itu memiliki tiga lini pengolahan sampah dengan kapasitas masing-masing sekitar 800 ton per hari, sehingga total kapasitasnya mencapai 2.400 ton sampah per hari.
Saat kunjungan berlangsung, dua lini pengolahan terlihat beroperasi normal, sementara satu lini lainnya sedang menjalani proses pemeliharaan atau perawatan berkala.
“Kelihatannya karena ada catatannya, salah satunya infrastruktur. Saya kira kendalanya lebih kepada faktor eksternal,” ujar Judistira.
Ia menegaskan bahwa kendala yang ditemukan bukan berasal dari teknologi maupun mesin pengolahan yang digunakan. Secara teknis, fasilitas tersebut dinilai siap beroperasi secara optimal. Namun, sejumlah faktor pendukung di luar kawasan RDF masih perlu dibenahi agar target pengolahan sampah dapat tercapai.
Pansus DPRD DKI Jakarta menargetkan dalam satu tahun ke depan RDF Rorotan mampu mengolah sampah secara maksimal, setidaknya antara 1.500 hingga 2.000 ton per hari. Kapasitas tersebut diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan sampah yang selama ini dikirim ke Bantargebang.
“Nah, tentu hari ini Pansus hadir untuk mencari tahu apa kendalanya, sehingga kami harapkan dalam satu tahun ke depan RDF Rorotan bisa maksimal mengolah sampah paling tidak 1.500 sampai 2.000 ton per hari,” katanya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah akses jalan menuju RDF Rorotan. DPRD menilai kondisi infrastruktur jalan yang menghubungkan sejumlah wilayah Jakarta menuju fasilitas tersebut masih belum sepenuhnya mendukung mobilitas armada pengangkut sampah dalam jumlah besar.
Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk mempercepat penanganan ruas jalan yang berada di kawasan Kanal Banjir Timur (KBT), terutama jalur penghubung antara Jakarta Timur dan Jakarta Utara yang menjadi lintasan armada pengangkut sampah.
“Pada saat rapat kerja di Komisi D nanti kami akan meminta kepada Dinas Bina Marga terkait ruas yang ada di kawasan KBT yang menghubungkan Jakarta Timur dan Jakarta Utara agar segera ditangani, sehingga armada Dinas Lingkungan Hidup yang mengangkut sampah bisa mendapatkan akses yang lebih baik, dan pengiriman sampah ke RDF Rorotan berjalan lancar,” jelasnya.
Selain persoalan infrastruktur jalan, Pansus juga menerima sejumlah aspirasi dan keluhan dari masyarakat yang tinggal di sekitar jalur distribusi sampah menuju RDF Rorotan.
Keluhan tersebut terutama terkait armada pengangkut sampah yang dinilai sudah tidak layak operasi.
Warga mengeluhkan masih adanya truk pengangkut sampah yang mengalami kebocoran air lindi dan menimbulkan bau tidak sedap selama perjalanan. Kondisi itu dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat dan berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan.
“Memang masyarakat cukup keras ketika yang datang itu truk-truk yang sudah uzur. Air lindinya menetes di jalan dan menimbulkan gangguan. Karena itu masyarakat meminta agar yang masuk ke sini benar-benar armada kompaktor khusus yang tidak menimbulkan bau dan sebagainya,” ungkap Judistira.
Pansus pun mendorong Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas armada pengangkut sampah dengan menggunakan truk kompaktor tertutup yang lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.
Di sisi lain, Judistira menegaskan bahwa penanganan sampah Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan satu fasilitas pengolahan.
Menurutnya, seluruh instrumen pengelolaan sampah yang saat ini dimiliki Pemprov DKI Jakarta harus dimaksimalkan agar mampu menekan volume sampah harian yang mencapai ribuan ton.
Selain RDF Rorotan, fasilitas lain yang perlu dioptimalkan antara lain RDF Bantargebang, Unit Pengolahan Kompos (UPK) Badan Air, serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta.
“Ada beberapa instrumen yang akan kami maksimalkan, yang pertama tentu RDF ini, kemudian RDF yang ada di Bantargebang, kemudian UPK Badan Air, dan juga TPS 3R yang jumlahnya kurang lebih 61 di seluruh DKI Jakarta.
Semua itu harus dimaksimalkan untuk menyerap sampah dari masyarakat,” pungkasnya.
Dengan kapasitas mencapai 2.400 ton per hari, RDF Plant Rorotan diharapkan menjadi salah satu tulang punggung pengelolaan sampah Jakarta.
Namun, keberhasilan operasional fasilitas tersebut dinilai sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, kesiapan armada pengangkut, serta sinergi antarinstansi agar pengolahan sampah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ervinna
