DETIKSR ID BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar, Akhmad Marjuki, menyerap berbagai aspirasi warga saat menggelar Reses III Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (15/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi di lingkungan mereka, mulai dari jalan rusak, banjir yang kerap menggenangi akses jalan, hingga kebutuhan pembangunan fasilitas olahraga yang lebih representatif.
Marjuki menjelaskan, reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD untuk turun langsung ke masyarakat guna mendengar dan memperjuangkan kebutuhan warga melalui jalur pemerintahan.
“Melalui reses ini kami ingin mengetahui secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga dapat diperjuangkan dalam forum DPRD Provinsi Jawa Barat,” ujar Marjuki.
Kegiatan yang dihadiri perwakilan Pemerintah Desa Karangraharja, tokoh masyarakat, warga, serta pengurus Partai Golkar Kabupaten Bekasi itu menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat.
Salah seorang warga, Mira, mengungkapkan harapannya agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Karangraharja.
Menurutnya, beberapa ruas jalan masih sering terendam banjir saat hujan turun, sehingga menghambat aktivitas masyarakat.
“Saya berharap ada perbaikan jalan yang sering terdampak banjir dan juga jalan-jalan yang kondisinya sudah rusak,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga mengusulkan pembangunan fasilitas olahraga berupa gedung olahraga (GOR) atau sarana yang lebih memadai untuk menunjang aktivitas masyarakat.
“Warga sering berolahraga sore hari, tetapi fasilitas yang ada belum memadai. Lapangan terbuka tanpa atap membuat aktivitas terganggu saat hujan maupun cuaca panas,” tambah Mira.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Marjuki memastikan seluruh aspirasi warga akan dicatat dan dibawa ke forum DPRD Jawa Barat untuk dibahas bersama pemerintah daerah, termasuk saat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Aspirasi bapak dan ibu sudah saya catat. Saya akan membawa dan memperjuangkannya dalam forum DPRD agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, keterlibatan warga dalam menyampaikan persoalan maupun kebutuhan pembangunan dinilai sangat penting agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Reses tersebut diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan wakil rakyat, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat segera memperoleh solusi dan tindak lanjut dari pemerintah.
