DetikSR.id Jakarta, Tumpukan sampah yang memenuhi Kali Gendong di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, memicu perhatian publik setelah videonya viral di media sosial. Menanggapi kondisi tersebut, Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta berencana mengkaji pembangunan biopori jumbo sebagai salah satu solusi jangka menengah untuk mengurangi beban pengelolaan sampah di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa penumpukan sampah di sejumlah wilayah, termasuk Kali Gendong, salah satunya dipicu oleh terganggunya operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Akibatnya, proses pengangkutan dan pembuangan sampah sempat mengalami hambatan sehingga menimbulkan penumpukan di beberapa titik.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan berbagai perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sumber Daya Air (SDA), serta Pemerintah Kota Jakarta Utara untuk menangani persoalan tersebut.
Menurut Judistira, kondisi TPST Bantargebang yang saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas menjadi tantangan besar dalam pengelolaan sampah Jakarta. Karena itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan seluruh fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia agar tidak terjadi penumpukan di sungai, waduk, maupun badan jalan.
“Kami akan meminta seluruh jajaran terkait untuk memperketat pengawasan di kali, waduk, dan ruang publik agar tidak terjadi penumpukan sampah yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan pada (22/6/2026).
Selain mengoptimalkan fasilitas yang ada, Pansus DPRD DKI Jakarta tengah mengkaji pembangunan biopori jumbo di berbagai lokasi strategis. Fasilitas tersebut direncanakan dibangun di taman kota, lahan milik pemerintah daerah, hingga aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Biopori jumbo diharapkan mampu menjadi sarana pengelolaan sampah organik dalam skala lebih besar dibanding biopori konvensional. Selain mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke tempat pembuangan akhir, sistem ini juga berpotensi meningkatkan daya resap air tanah dan membantu mengurangi risiko genangan.
“Pansus sedang mengkaji kemungkinan pembangunan biopori jumbo di berbagai wilayah Jakarta. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengurangan sampah dari sumbernya,” kata Judistira.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah menyiapkan pembangunan beberapa fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang.
Judistira menjelaskan bahwa pembangunan PSEL diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga tahun hingga dapat beroperasi penuh. Oleh karena itu, selama masa transisi tersebut, seluruh fasilitas pengolahan sampah yang sudah ada harus dimaksimalkan.
Saat ini Jakarta memiliki 31 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, terdapat sejumlah depo sampah milik DLH serta fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan Bantargebang yang diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir.
Perhatian terhadap persoalan sampah meningkat setelah beredar video yang menunjukkan kondisi Kali Gendong dipenuhi tumpukan sampah. Dalam rekaman tersebut terlihat sejumlah warga membuang kantong sampah langsung ke aliran kali dari atas jembatan.
Tumpukan sampah tampak menutupi sebagian permukaan air dan menghambat aliran sungai. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan, banjir, serta gangguan kesehatan.
Fenomena ini kembali menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
Menanggapi viralnya kondisi Kali Gendong, Gubernur Pramono Anung memastikan bahwa pemerintah daerah telah bergerak melakukan penanganan di berbagai lokasi yang mengalami penumpukan sampah.
Menurutnya, kondisi saat ini mulai menunjukkan perbaikan seiring normalisasi proses pengangkutan sampah menuju TPST Bantargebang.
“Alhamdulillah sekarang penanganannya sudah bisa diatasi hampir di semua daerah yang mengalami penumpukan. Secara bertahap volumenya terus menurun,” kata Pramono.
Ia menjelaskan bahwa setiap hari Jakarta menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah yang diangkut menggunakan sekitar 1.200 truk. Saat ini volume pengangkutan telah kembali mendekati kondisi normal dengan hampir 1.000 perjalanan truk per hari.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus mendorong program pemilahan sampah dari sumbernya. Langkah tersebut diyakini dapat mengurangi jumlah sampah yang harus dikirim ke Bantargebang secara signifikan.
Pramono menargetkan mulai 1 Agustus 2026, sampah yang dikirim ke Bantargebang hanya berupa residu, yakni sisa sampah yang tidak dapat lagi didaur ulang maupun diolah.
Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah Jakarta menuju konsep ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan.
Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat mempercepat pengurangan volume sampah sekaligus mencegah terulangnya kasus penumpukan sampah seperti yang terjadi di Kali Gendong.
Dengan optimalisasi TPS 3R, RDF, rencana pembangunan PSEL, serta kajian biopori jumbo, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta berharap persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan utama Ibu Kota dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Ervinna
