DetikSR.id Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa rumah layak huni merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, penyediaan hunian yang aman, sehat, dan nyaman menjadi langkah awal yang harus dipenuhi pemerintah sebelum mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.
“Sebelum berbicara mengenai produktivitas dan kualitas hidup, kita harus memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak,” kata AHY dalam keterangannya di Jakarta, pada (3/8/2026).
AHY menjelaskan, rumah layak huni tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik yang melindungi penghuninya dari cuaca, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan yang sehat, aman, produktif, dan bermartabat.
Lingkungan permukiman yang baik, menurutnya, berkontribusi langsung terhadap kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan penataan kawasan di Desa Campurejo sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman. Desa tersebut didominasi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan memiliki jumlah anak usia dini yang cukup besar, sehingga membutuhkan lingkungan hunian yang lebih sehat dan layak.
“Mereka membutuhkan ruang hidup yang sehat, aman, dan nyaman agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik, para orang tua dapat mencari nafah dengan tenang, dan pada akhirnya kualitas hidup masyarakat terus meningkat,” ujar AHY.
Menurutnya, penataan kawasan di Desa Campurejo dilakukan secara terpadu. Program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada rehabilitasi rumah warga, tetapi juga membangun berbagai infrastruktur dasar yang menjadi penunjang kehidupan masyarakat sehari-hari.
Pemerintah membangun jaringan air bersih, saluran rumah tangga, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tandon air, jalan lingkungan, sistem drainase, serta berbagai fasilitas sanitasi lainnya.
Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat, bersih, aman, dan berkelanjutan.
AHY menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut merupakan hasil sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga organisasi profesi.
Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam menghadirkan solusi yang menyeluruh bagi masyarakat.
“Semua ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Ada keterlibatan Kementerian ATR/BPN terkait aspek pertanahan, dukungan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Yang dibangun bukan hanya rumah, tetapi juga ekosistem permukiman yang lebih sehat dan layak,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan kawasan permukiman merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengawal pelaksanaan berbagai program lintas kementerian agar berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut AHY, pengalaman penataan kawasan di Desa Campurejo menunjukkan bahwa pembangunan permukiman tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar masyarakat tidak hanya memperoleh rumah yang layak, tetapi juga akses terhadap infrastruktur dasar yang mendukung kualitas hidup.
“Ini adalah ikhtiar besar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Mudah-mudahan kita terus memperjuangkan agar rumah-rumah masyarakat dan kawasan permukimannya semakin asri, aman, sehat, bersih, dan indah. Pada akhirnya, itulah yang akan melahirkan masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi berbagai dinamika kehidupan,” ujar AHY.
Pemerintah berharap model penataan kawasan seperti yang dilakukan di Desa Campurejo dapat direplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia. Dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi antara penyediaan hunian layak, infrastruktur dasar, serta penguatan kolaborasi antarlembaga, kualitas hidup masyarakat diharapkan terus meningkat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional.
Ervinna
