DetikSR.id, LUBUK LINGGAU – Pemerintah Kota Lubuk Linggau menggelar sosialisasi bertema akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Cinema Lantai 5 Pemkot Lubuk Linggau, Senin (4/5/2026). Kegiatan ini melibatkan unsur legislatif, eksekutif, serta aparat penegak hukum guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H. Fauzi Amro dan Ketua BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Rio Tirta. Turut hadir Wakil Wali Kota Lubuk Linggau H. Rustam Effendi, Wakil Ketua DPRD Lubuk Linggau Ece, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Adithia Bagus Arjunadi, Kajari Lubuk Linggau Suwarno, Kasdim 0406/Lubuk Linggau Mayor Inf Khairul Ansori, perwakilan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Sekda H. Trisko Defriyansa, serta para kepala OPD, camat, lurah, dan jajaran BUMD.
Wali Kota Lubuk Linggau H. Rachmat Hidayat menegaskan bahwa sosialisasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara.
“Pemerintah Kota Lubuk Linggau terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui langkah-langkah strategis,” ujarnya.
Langkah tersebut meliputi peningkatan sinergi antara fungsi pengawasan legislatif dan eksekutif, pencegahan potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan—khususnya pada sektor dana hibah dan pengadaan barang/jasa—serta komitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H. Fauzi Amro mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pengelolaan keuangan meskipun terjadi penurunan anggaran daerah. Ia menyebut APBD Kota Lubuk Linggau tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,3 triliun, namun pada tahun 2026 menurun menjadi hampir Rp800 miliar.
“Penurunan anggaran harus diimbangi dengan pengelolaan yang semakin cermat dan tepat sasaran. Pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan kondisi fiskal yang ada,” tegasnya.
Fauzi juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak menimbulkan persoalan baru, serta meminta seluruh kepala OPD memahami materi yang disampaikan oleh BPK.
“Jangan sampai anggarannya sudah kecil, tetapi masih terdapat temuan dari BPK. Ini harus menjadi perhatian serius,” pungkasnya.
(Rif’at Achmad)
