DetikSR.id Jakarta, Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di lingkungan Kementerian Keuangan, pada (21/9/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan pengisian dan penempatan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari 14 pejabat yang dilantik, empat di antaranya berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk tiga pejabat yang dipercaya memimpin Kantor Wilayah DJP di sejumlah daerah.
Selain itu, Suahasil melantik dua pejabat untuk mengisi posisi Sekretaris dan Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak, serta dua pejabat ex-officio yang berkaitan dengan Sekretariat KSSK.
“Untuk pejabat yang baru dilantik, saya menyampaikan selamat,” ujar Suahasil mengawali pidatonya.
Suahasil menegaskan pelantikan tersebut bukan semata-mata dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong. Menurut dia, setiap proses pengisian jabatan merupakan bagian dari upaya menjaga organisasi Kemenkeu tetap bergerak, berkembang, dan mampu merespons perubahan serta tantangan ekonomi.
“Pada hari ini adalah pelantikan yang melanjutkan penyempurnaan dari penunjukan yang lalu. Telah dilakukan penyempurnaan pengisian pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Suahasil.
Ia menjelaskan proses tersebut mencakup promosi maupun mutasi. Karena itu, pelantikan kali ini merupakan kelanjutan dari penataan sebelumnya, bukan proses yang berdiri sendiri.
“Ada yang promosi, ada yang mutasi. Ini adalah bentuk dari komprehensifnya pemahaman kita terhadap pelantikan hari ini. Ini adalah upaya berkelanjutan agar organisasi kita terus bergerak dan berkembang dan mampu menjawab tantangan yang kita hadapi,” ujarnya.
Suahasil juga memastikan pejabat yang telah dilantik sebelumnya telah resmi menjalankan tugas masing-masing. Pelantikan pada Senin ini menjadi bagian dari penyempurnaan atas penunjukan yang telah dilakukan sebelumnya.
“Jadi yang sudah dilantik sebelumnya itu resmi menjalankan tugas dan jabatannya masing-masing. Pelantikan hari ini merupakan kelanjutan penyempurnaan dari penunjukan yang lalu,” katanya.
Empat Pejabat Dari DJP
Di lingkungan DJP, terdapat empat pejabat yang dilantik. Mereka adalah Agung Krisdiyanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, Sekti Widihartanto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, Ihsan Priyawibawa sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, serta Ani Natalia sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku.
Dengan demikian, tiga dari empat pejabat DJP tersebut mendapat mandat memimpin kantor wilayah yang memiliki karakteristik dan tantangan penerimaan pajak berbeda, sementara satu lainnya menempati posisi Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.
Kepada jajaran DJP, Suahasil memberikan penekanan khusus agar otoritas pajak tidak hanya berorientasi pada target penerimaan, tetapi juga mampu membaca perubahan ekonomi dan perilaku wajib pajak.
“Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian di Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat,” ujar Suahasil.
Menurut dia, penerimaan negara tetap menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tugas DJP. Namun, sistem perpajakan juga harus dibangun secara kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
Penataan Pengadilan Pajak
Selain jajaran DJP, Suahasil melantik Teddy Suhartadi Permadi sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak dan Bismar Fahlerie sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.
Pengisian dua posisi tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi yang berada di bawah lingkungan Kementerian Keuangan.
Dua Pejabat Untuk Sekretariat KSSK
Dua posisi lain yang menjadi sorotan adalah pejabat ex-officio yang berkaitan dengan KSSK.
Suahasil melantik Herman Saheruddin sebagai Pejabat Ex-Officio Sekretaris KSSK dan Ayu Sukorini sebagai Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya.
Pelantikan pejabat Sekretariat KSSK tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Penataan itu berkaitan dengan struktur baru Kementerian Keuangan, termasuk pembentukan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).
Suahasil menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2025, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan menjabat sebagai ex-officio Sekretaris KSSK.
Ia meminta Sekretariat KSSK tidak berhenti pada fungsi administratif atau sekadar mengelola forum koordinasi. Sekretariat tersebut, kata dia, harus mampu menjadi penggerak koordinasi antarpilar KSSK.
Koordinasi tersebut mencakup Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam perkembangan koordinasi kebijakan ekonomi nasional, Danantara juga mulai dilibatkan dalam sejumlah pembahasan.
“Artinya harus dilakukan secara berkelanjutan, dari sejak memantau kondisi ekonomi, membaca risiko, menghubungkan informasi antar lembaga, menyiapkan early warning, dan memastikan tiap rapat menghasilkan tindak lanjut dan monitoring,” kata Suahasil.
Bea Cukai Diminta Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Suahasil melantik Agus Amiwijaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, Estty Purwadiani Hidayatie sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi, Adhang Noegroho Adhi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, serta Galih Elham Setiawan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
Suahasil meminta jajaran Bea Cukai memperkuat pengawasan agar semakin tajam dan berbasis risiko. Pendekatan tersebut, menurut dia, harus dimulai dengan membaca pola kegiatan ekonomi sejak awal sehingga potensi aktivitas ilegal dapat ditekan sebelum berkembang.
“Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Bea Cukai tidak hanya memiliki fungsi penerimaan dan pengawasan, tetapi juga berperan dalam pembinaan dunia usaha, terutama pelaku usaha yang berorientasi ekspor.
APBN Diminta Lebih Presisi
Untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Suahasil melantik Evy Mulyani sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.
Suahasil meminta jajaran perbendaharaan melihat APBN bukan hanya sebagai instrumen administratif pengelolaan kas negara, melainkan sebagai instrumen yang turut menggerakkan perekonomian.
“Untuk para pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, saya ingin Saudara melihat APBN sebagai instrumen, instrumen kas, instrumen anggaran yang ikut menggerakkan perekonomian,” katanya.
Menurut dia, pengelolaan kas negara harus dilakukan semakin presisi agar belanja pemerintah dapat hadir pada waktu yang tepat, menjaga momentum ekonomi, sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Panca Putra Jaya dipercaya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
Daftar lengkap 14 pejabat yang dilantik
Berikut daftar lengkap pejabat yang dilantik Suahasil Nazara pada (21/9/2026):
Sekretariat Jenderal/Pengadilan Pajak
1. Teddy Suhartadi Permadi Sekretaris Pengadilan Pajak.
2. Bismar Fahlerie Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak
3. Agung Krisdiyanto Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.
4. Sekti Widihartanto Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Ihsan Priyawibawa Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara.
6. Ani Natalia Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Agus Amiwijaya Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.
8. Estty Purwadiani Hidayatie Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.
9. Adhang Noegroho Adhi Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku.
10. Galih Elham Setiawan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
11. Evy Mulyani Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
12. Panca Putra Jaya Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
Sekretariat KSSK
13. Herman Saheruddin Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
14. Ayu Sukorini Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya.
Pesan Soal Integritas
Menutup arahannya, Suahasil mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia menekankan bahwa sumpah jabatan yang telah diucapkan bukan hanya berkaitan dengan tanggung jawab kepada pimpinan atau organisasi, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinan masing-masing.
Karena itu, para pejabat diminta menjalankan mandat tersebut dengan integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab.
Pelantikan 14 pejabat ini sekaligus menegaskan bahwa penataan organisasi Kemenkeu tidak berhenti pada pengisian posisi. Pemerintah menempatkan perubahan struktur dan personel tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi penerimaan negara, pengawasan, pengelolaan APBN, pengelolaan kekayaan negara, hingga koordinasi stabilitas sistem keuangan.
Secara administratif, pengangkatan tersebut ditetapkan antara lain melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 Tahun 2026 yang mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2026, serta mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2026 dan Nomor 219 Tahun 2026.
Ervinna
