DetikSR.id Jakarta, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan mengenai mekanisme kenaikan kelas yang tidak dilakukan secara otomatis akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2027/2028. Kebijakan tersebut saat ini masih dalam proses pengkajian dan penyusunan regulasi, setelah dibahas dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Sekarang ini kami sudah melakukan proses pengkajian dan insyaallah tahun ajaran baru 2027/2028 akan mulai diberlakukan,” kata Abdul Mu’ti, pada (17/10/2026).
Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kualitas proses pembelajaran dengan menempatkan capaian akademik dan perkembangan karakter sebagai bagian dari pertimbangan kenaikan kelas. Dengan demikian, kenaikan kelas tidak semata-mata menjadi proses administratif berdasarkan berakhirnya tahun pelajaran, tetapi juga perlu mempertimbangkan perkembangan dan kesiapan belajar peserta didik.
Abdul Mu’ti menjelaskan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyiapkan rancangan peraturan menteri beserta petunjuk teknis sebagai landasan pelaksanaan kebijakan tersebut. Regulasi itu nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi sekolah dan guru dalam menentukan mekanisme kenaikan kelas secara terukur.
Tidak Sekadar Nilai Akademik
Menurut Abdul Mu’ti, pertimbangan kenaikan kelas tidak hanya berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran dan capaian akademik. Perkembangan karakter peserta didik juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi pembelajaran.
Pendekatan tersebut menuntut sekolah untuk melihat perkembangan siswa secara lebih menyeluruh. Penilaian tidak cukup berhenti pada angka di rapor, tetapi perlu memperhatikan proses belajar, penguasaan kompetensi, serta perkembangan sikap dan karakter sesuai dengan ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah.
Meski demikian, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada kejelasan indikator penilaian, konsistensi penerapan di sekolah, dan kesiapan guru dalam melaksanakan evaluasi. Tanpa pedoman yang terukur, kebijakan kenaikan kelas berisiko menimbulkan perbedaan standar antarsekolah dan membuka ruang bagi penilaian yang subjektif.
Karena itu, penyusunan regulasi dan petunjuk teknis menjadi tahap penting sebelum kebijakan diterapkan secara luas pada tahun ajaran 2027/2028.
Evaluasi Kebijakan dan Tantangan Mutu Pendidikan
Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan tersebut disiapkan dengan mempertimbangkan sejumlah keluhan yang sebelumnya disampaikan kalangan guru. Selain itu, peningkatan capaian akademik peserta didik dinilai masih menjadi pekerjaan yang perlu mendapat perhatian serius.
Pemerintah berharap mekanisme kenaikan kelas yang tidak otomatis dapat mendorong siswa lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan penguasaan materi, serta membangun karakter dan mental yang kuat dalam menghadapi tantangan masa depan.
“Melalui kebijakan tidak naik kelas secara otomatis, pemerintah berharap peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan penguasaan materi, serta membangun karakter dan mental yang kuat,” ujar Abdul Mu’ti.
Namun, kebijakan ini juga memerlukan penjelasan yang lebih rinci mengenai langkah yang akan ditempuh sekolah ketika siswa belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Aspek tersebut penting agar evaluasi tidak berhenti pada keputusan menaikkan atau menahan siswa di kelas yang sama.
Sekolah perlu memiliki mekanisme pendampingan, remedial, dan evaluasi lanjutan yang jelas sehingga peserta didik mendapatkan kesempatan memperbaiki hasil belajarnya. Pada saat yang sama, guru membutuhkan dukungan kebijakan, instrumen penilaian yang memadai, serta pembagian tanggung jawab yang tegas antara sekolah, orang tua, dan pemerintah.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan kenaikan kelas dapat diarahkan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, bukan sekadar menjadi instrumen administratif untuk menentukan kelanjutan siswa ke jenjang berikutnya.
Menunggu Aturan Teknis dan Kepastian Pelaksanaan
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, penerapannya masih menunggu penyelesaian regulasi dan petunjuk teknis yang akan menjadi dasar pelaksanaan di satuan pendidikan.
Kepastian mengenai kriteria kenaikan kelas, prosedur evaluasi, mekanisme keberatan, serta bentuk pendampingan bagi siswa yang belum memenuhi target pembelajaran menjadi sejumlah hal penting yang perlu dijelaskan dalam aturan pelaksanaannya.
Kejelasan tersebut dibutuhkan agar sekolah tidak menafsirkan kebijakan secara berbeda-beda. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penerapan aturan mempertimbangkan kondisi sekolah yang beragam, termasuk ketersediaan tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, dan dukungan bagi siswa yang menghadapi kesulitan belajar.
Dengan target penerapan pada tahun ajaran 2027/2028, pemerintah memiliki waktu untuk menyiapkan sosialisasi dan memastikan sekolah memahami substansi kebijakan sebelum diberlakukan.
Penjurusan Siswa Juga Disiapkan
Selain mekanisme kenaikan kelas, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa kebijakan mengenai penjurusan peserta didik juga telah memperoleh persetujuan Presiden dan sedang disiapkan aturan pelaksanaannya.
Kebijakan penjurusan merupakan bagian lain dari penataan pendidikan yang membutuhkan kejelasan mekanisme agar penempatan peserta didik dapat mempertimbangkan kemampuan, minat, dan kebutuhan pendidikan mereka. Rincian mengenai bentuk kebijakan, kelompok siswa yang akan terdampak, serta waktu penerapannya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui regulasi resmi pemerintah.
Penyusunan aturan untuk kedua kebijakan tersebut menjadi penting agar perubahan sistem pendidikan tidak hanya mengubah mekanisme administratif, tetapi juga memberikan arah yang jelas bagi sekolah dalam mendampingi perkembangan peserta didik.
Pemerintah Singgung Kepercayaan Publik Terhadap Pendidikan
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti turut menyinggung wacana sekolah gratis yang sebelumnya dibahas Presiden. Ia mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Meski demikian, keterangan yang tersedia belum memuat penjelasan lengkap mengenai skema sekolah gratis, cakupan penerima manfaat, sumber pembiayaan, maupun tahapan pelaksanaannya. Karena itu, rincian kebijakan tersebut belum dapat disimpulkan lebih jauh.
Peningkatan kepercayaan publik terhadap pendidikan pada akhirnya membutuhkan kebijakan yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, serta keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat.
Bagi pemerintah, tantangan berikutnya bukan hanya memastikan regulasi selesai sebelum tahun ajaran 2027/2028, melainkan juga membuktikan bahwa perubahan mekanisme kenaikan kelas mampu meningkatkan mutu pembelajaran tanpa mengabaikan kebutuhan dan hak setiap peserta didik.
Dengan demikian, keberhasilan kebijakan ini akan ditentukan oleh kejelasan aturan, kesiapan sekolah dan guru, serta tersedianya dukungan nyata bagi siswa yang membutuhkan pendampingan belajar.
Ervinna
