DetikSR.id Jakarta, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengusulkan sejumlah langkah relaksasi kebijakan kepada pemerintah guna membantu dunia usaha bertahan di tengah tekanan ekonomi global.
Usulan tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam keterangannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Bidang Perdagangan di Jakarta, pada (30/4/2026), Anindya menggambarkan kondisi pelaku usaha saat ini seperti “ayam petelur yang sedang stres.” Ia menyebut tekanan tersebut dipicu oleh situasi global, termasuk konflik geopolitik dan lonjakan harga energi.
“Kalau pengusaha itu dianalogikan seperti ayam petelur, sekarang ini sedang stres. Sejak perang, banyak ketidakpastian, dan itu berdampak ke dunia usaha,” ujar Anindya.
Kadin mengusulkan sejumlah kebijakan yang dinilai dapat memberikan ruang bernapas bagi pelaku usaha. Di antaranya adalah relaksasi kredit dengan skema pembayaran bunga terlebih dahulu, penangguhan pajak bahan bakar minyak (BBM), serta penundaan pajak ekspor.
Menurut Anindya, langkah-langkah tersebut bersifat sementara namun penting sebagai bantalan agar dunia usaha tetap berjalan di tengah tekanan.
“Napasnya adalah kelonggaran kebijakan di berbagai sektor. Misalnya relaksasi kredit bayar bunga dulu, pokoknya menyusul secara bertahap. Lalu penangguhan pajak BBM dan pajak ekspor,” jelasnya.
Selain relaksasi, Kadin juga menyoroti pentingnya membuka hambatan di sektor perdagangan dan industri.
Beberapa isu yang disoroti meliputi kemudahan ekspor, kepastian perizinan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta penyesuaian kebijakan larangan dan pembatasan (lartas).
“Yang tidak kalah penting adalah membuka sumbatan-sumbatan agar pelaku usaha bisa mulai bergerak lebih ofensif,” kata Anindya.
Kadin juga menekankan perlunya pemerintah memberikan sinyal kuat terkait dukungan terhadap investasi dan perdagangan.
Kepastian kebijakan dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha di tengah ketidakpastian global.
Meski demikian, Anindya menegaskan bahwa usulan tersebut bukanlah tuntutan mutlak, melainkan masukan sebagai mitra strategis pemerintah.
“Kami tidak meminta semuanya harus diikuti. Tapi paling tidak ada pemahaman kondisi di lapangan dan solusi yang bisa dipertimbangkan,” ujarnya.
Di balik berbagai tantangan, Kadin tetap melihat peluang. Anindya menyinggung bahwa Indonesia masih mencatat surplus perdagangan bulanan, meskipun menghadapi tekanan dari kenaikan harga energi dan kebutuhan impor gas.
Ia menambahkan, pengalaman menunjukkan bahwa pelaku usaha yang mampu bertahan di masa krisis justru berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar saat kondisi membaik.
“Sejarah menunjukkan, dari krisis ke krisis, mereka yang bertahan dan mampu beradaptasi biasanya akan menuai hasil lebih besar di masa depan,” pungkasnya.
Ervinna
