DetikSR.id MUSIRAWAS — Wakil Bupati Musi Rawas, H. Suprayitno, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Auditorium Pemkab Musi Rawas, akhir Maret yl.
Forum Musrenbang tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur legislatif, perwakilan pemerintah pusat dan provinsi, hingga akademisi dan tokoh masyarakat. Hadir pula Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan, Mawardi, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Musi Rawas.
Dalam sambutannya, Suprayitno menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk merumuskan program prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, penyusunan RKPD harus berbasis kebutuhan masyarakat dan terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional melalui aplikasi SIPD RI.
” Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan usulan program prioritas, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tahun 2027 menjadi fase krusial karena merupakan tahun ketiga masa kepemimpinannya sekaligus awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Musi Rawas 2025–2045.
Ia menargetkan pembangunan daerah ke depan memiliki fondasi yang kuat dengan tetap adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional dan kondisi regional. Selain itu, percepatan pencapaian target dalam RPJMD 2025–2029 menjadi fokus utama melalui pelaksanaan sembilan program prioritas daerah.
Suprayitno juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menyusun program secara efektif dan efisien, serta menghindari belanja yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
“Mengingat keterbatasan sumber daya, perencanaan harus benar-benar tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Musrenbang RKPD ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengedepankan partisipasi publik serta integrasi kebijakan lintas sektor dan wilayah. ( Rif’at Achmad ).
