DetikSR.id LUBUKLINGGAU — Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) kembali menjadi perhatian DPR RI. Pergantian Menteri Keuangan diharapkan dapat menjadi momentum untuk memberikan kepastian terhadap kewajiban pemerintah pusat yang masih belum seluruhnya ditransfer kepada pemerintah daerah.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazar, memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Fauzi mengatakan, masih adanya kewajiban kurang bayar DBH menjadi persoalan yang perlu segera mendapatkan kejelasan, mengingat dana tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Ini harus menjadi perhatian Menteri Keuangan yang baru. Pemerintah daerah membutuhkan kepastian atas hak DBH yang masih kurang bayar,” ujar Fauzi Amro.
Menurut Fauzi, pemerintah pusat perlu memastikan proses penghitungan, penetapan, dan pembayaran DBH berjalan transparan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah untuk memastikan tidak terjadi ketidakpastian dalam perencanaan anggaran daerah.
Sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan, Fauzi menyatakan akan terus mengawal persoalan transfer ke daerah, termasuk DBH yang masih menjadi kewajiban pemerintah pusat.
“Yang paling penting adalah kepastian. Daerah harus mengetahui secara jelas haknya dan kapan kewajiban tersebut diselesaikan,” pungkasnya. ( Rif’at Achmad )
