DetikSR.id LUBUKLINGGAU — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, menegaskan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Lubuk Linggau tidak boleh terus bergantung pada bantuan pemerintah.
Menurutnya, pelaku UMKM harus didorong menjadi lebih mandiri, memiliki tata kelola usaha yang baik, memahami sistem pembayaran digital, serta mampu mengembangkan usahanya hingga naik kelas.
Hal itu disampaikan Fauzi Amro saat menggelar kunjungan kerja perorangan dalam rangka Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kota Lubuk Linggau, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan yang dirangkai dengan sosialisasi tugas dan fungsi Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) tersebut berlangsung di Ballroom Lantai 5 Hotel Dewinda Lubuk Linggau. Hadir dalam kegiatan itu Wali Kota Lubuk Linggau H. Rachmat Hidayat, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan pelaku UMKM.
Fauzi mengatakan, sosialisasi tersebut penting agar pelaku UMKM memahami sistem pembayaran yang aman, cepat dan efisien, baik melalui QRIS, transaksi tunai maupun nontunai.
“Harapan kami, para pelaku UMKM di Kota Lubuklinggau dapat memahami betul sistem pembayaran yang dikeluarkan Bank Indonesia dan bisa menerapkannya dengan baik,” kata Fauzi.
Ia menjelaskan, penggunaan sistem pembayaran nontunai juga memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Selain mempermudah transaksi, sistem pembayaran digital dinilai dapat mengurangi risiko peredaran uang palsu, pencopetan, serta risiko membawa uang tunai dalam jumlah besar. Namun, Fauzi menegaskan persoalan UMKM tidak berhenti pada akses pembayaran maupun bantuan modal.
Menurutnya, persoalan terbesar justru bagaimana membangun UMKM agar benar-benar produktif dan mampu bertahan secara mandiri.
“Kalau soal pengembangan UMKM, itu bukan tergantung pada orang lain, tetapi tergantung kepada kita sendiri. Kalau kita serius menggarap usaha UMKM, maka usaha yang kita kembangkan akan berdampak terhadap roda perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Lubuk Linggau,” tegasnya.
Jangan Saat Ada Bantuan Saja UMKM Bermunculan Fauzi juga menyoroti pentingnya pembenahan data dan tata kelola UMKM di Kota Lubuk Linggau. Ia mengingatkan agar pendataan tidak hanya dilakukan ketika pemerintah hendak menyalurkan bantuan.
Menurutnya, harus dipastikan apakah pelaku UMKM benar-benar menjalankan usaha, apakah usahanya masih aktif, apakah pemiliknya benar-benar ada, serta apakah memiliki legalitas usaha.
“Jangan sampai ketika meminta bantuan, pelaku UMKM membludak. Tetapi ketika tidak ada bantuan, pelaku UMKM-nya sedikit,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan, mulai dari tingkat pemerintah kota, dinas terkait, kecamatan, kelurahan hingga RT.
Fauzi menilai langkah tersebut penting karena Lubuklinggau merupakan kota transit yang memiliki potensi ekonomi besar. Menurutnya, UMKM menjadi salah satu garda terdepan dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Karena itu, pembinaan UMKM tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian modal.
“UMKM harus dibina dan disosialisasikan mulai dari hulu hingga hilir. Tidak hanya modal, tetapi juga pelatihan. Para pelaku usaha UMKM memang harus naik kelas,” katanya.
Fauzi mengungkapkan, bantuan untuk UMKM selama ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik uang tunai maupun barang. Namun, ia mengingatkan bantuan harus diberikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi usaha yang benar-benar terverifikasi.
Ia menyebut, dirinya memiliki rencana memberikan dukungan kepada pelaku UMKM Lubuklinggau pada 2027. Namun sebelum itu, pada 2026 dilakukan pembenahan dan pemutakhiran data.
“Misalnya, pelaku UMKM itu ada atau tidak, usahanya ada atau tidak, orangnya ada atau tidak, izinnya juga ada atau tidak,” jelasnya.
Menurut Fauzi, validasi tersebut penting agar program bantuan tidak salah sasaran dan tidak berhenti pada pola bantuan yang hanya memenuhi kebutuhan konsumtif.
“Jangan sampai nanti ketika diberikan bantuan, mohon maaf, bantuan itu hanya untuk kebutuhan konsumsi. Itu yang sering terjadi selama ini,” tegasnya.
Ia berharap komitmen Wali Kota Lubuklinggau H. Rachmat Hidayat untuk mendorong UMKM naik kelas dapat diwujudkan melalui program yang terarah, terukur dan berkelanjutan.
Dengan pembenahan data, peningkatan kapasitas, pelatihan, pengawasan serta penerapan sistem pembayaran yang modern, Fauzi optimistis UMKM Lubuklinggau tidak sekadar menjadi penerima bantuan, tetapi mampu menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mandiri dan berdaya saing. ( Rif’at Achmad )
