DetikSR.id Jakarta, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekolah Rakyat bukan sekadar aset administratif, melainkan amanah rakyat yang wajib dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab.
Penegasan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menutup Pelatihan Pengelolaan BMN bagi Pengelola BMN Sekolah Rakyat Tahun 2026 di Bekasi, pada (8/5/2026).
Menurut Agus Jabo, pengelolaan BMN harus dipahami sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin yang menggantungkan harapan masa depannya kepada negara melalui program Sekolah Rakyat.
“Barang Milik Negara bukan sekadar meja, kursi, gedung, kendaraan, komputer, atau inventaris negara. Kita sedang berbicara tentang amanah rakyat, tentang harapan orang-orang kecil yang menitipkan masa depan anak-anaknya kepada negara,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya di Jakarta, pada (8/5/2026).
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program tersebut sejalan dengan upaya Kementerian Sosial dalam mendorong masyarakat miskin agar mampu graduasi dan hidup lebih mandiri.
Agus Jabo meminta seluruh pengelola BMN memahami semangat besar di balik program tersebut sehingga setiap pekerjaan teknis maupun operasional dijalankan dengan rasa tanggung jawab dan semangat kebangsaan.
“Supaya dalam kerja-kerja teknis dan operasional, mulai dari proses pengajaran sampai mengurus barang milik negara, kita benar-benar punya semangat kebangsaan bahwa kita bagian dari perubahan besar yang sedang dilakukan Presiden,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo mengingatkan seluruh fasilitas di Sekolah Rakyat berasal dari uang rakyat. Karena itu, setiap aset harus dijaga dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
“Setiap bangku di Sekolah Rakyat, setiap lembar kasur di asrama, setiap laptop yang digunakan siswa untuk belajar, hingga setiap piring makanan yang disajikan di dapur sekolah, semuanya berasal dari uang rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sumber pembiayaan tersebut berasal dari pajak dan kerja keras masyarakat kecil, mulai dari pedagang pasar, buruh pabrik, petani, hingga nelayan.
“Barang-barang yang kita urus berasal dari pajak saudara-saudara kita yang bekerja keras setiap hari. Karena itu, saudara adalah garda yang memastikan setiap barang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.
Agus Jabo juga mengingatkan dampak serius apabila pengelolaan BMN dilakukan secara lalai atau disalahgunakan. Menurutnya, kerusakan maupun kehilangan aset negara akibat ketidakjujuran akan merugikan rakyat dan menghambat masa depan anak-anak miskin Indonesia.
“Jika ada tindakan korupsi dalam pengelolaan BMN, maka yang dikhianati bukan hanya negara, tetapi juga masa depan anak-anak miskin Indonesia,” tegasnya.
Ia pun meminta seluruh pengelola BMN menghindari segala bentuk penyimpangan, manipulasi, penghilangan aset, hingga penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
“Jangan pernah bermain-main dengan amanah ini. Bangun budaya malu terhadap korupsi, bangun integritas, dan jadilah bagian dari perubahan besar serta kebangkitan bangsa,” katanya.
Pelatihan Pengelolaan BMN bagi Pengelola BMN Sekolah Rakyat sendiri telah berlangsung sejak 5 Mei 2026 dan diikuti sebanyak 332 peserta. Peserta terdiri dari 166 wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan 166 pengelola BMN dari Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia.
Ervinna
