DETIKSR. ID BEKASI – Forum Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jumat (26/6/2026), menjadi wadah dialog antara masyarakat dan wakil rakyat dalam membahas berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IX, Akhmad Marjuki, Kepala Desa Ridomanah, Ketua BPD, para Ketua RW, tokoh masyarakat, pengurus kecamatan Partai Golkar, serta warga setempat.
Forum ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan memastikan program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam paparannya, Akhmad Marjuki menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam fungsi pengawasan pembangunan. Menurutnya, berbagai masukan, kritik, maupun temuan dari warga menjadi bahan evaluasi untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan transparan.
Ia menjelaskan, DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi pengawasan terhadap berbagai proyek yang didanai APBD Provinsi, di antaranya pembangunan Terminal Cikarang, rekonstruksi ruas Jalan Makmun Nawawi hingga Cibarusah dengan konstruksi beton setebal 40 sentimeter, pembangunan jembatan di Cibitung, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang ruas Jalan Cikarang–Cibarusah.
“Kalau ada temuan tentu akan kami tindak lanjuti karena fungsi kami adalah mengawal setiap program pembangunan yang dibiayai pemerintah provinsi,” ujar Marjuki.
Dalam sesi dialog, warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi. Salah satunya disampaikan Muslihudin yang mengapresiasi pelaksanaan forum pengawasan karena dinilai menjadi ruang koordinasi antara masyarakat dan pemerintah sekaligus sarana memperoleh informasi mengenai pembangunan yang perlu diawasi bersama.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana olahraga bagi generasi muda di Desa Ridomanah.
“Saat ini kami membutuhkan gedung olahraga atau GOR sebagai wadah bagi kaum muda untuk mengembangkan minat dan bakat mereka,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Marjuki menyampaikan bahwa hingga kini belum ditemukan laporan pelanggaran maupun persoalan signifikan terkait proyek-proyek yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Namun demikian, ia mengakui forum pengawasan kerap berkembang menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat layaknya kegiatan reses. Berbagai usulan pembangunan disampaikan warga, meski tidak seluruhnya dapat langsung direalisasikan karena mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan kewenangan pemerintah.
Melalui forum pengawasan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat berharap partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan terus meningkat sehingga setiap program pemerintah dapat berjalan secara transparan, efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
