DetikSR.id Jakarta, Pemerintah menargetkan persoalan gunungan sampah di berbagai kota besar di Indonesia dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2028.
Upaya tersebut menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam memperbaiki tata kelola lingkungan sekaligus mendukung ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan pemerintah akan memprioritaskan penanganan di 24 kota dari total 40 kota yang menjadi fokus nasional dalam pengelolaan sampah.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat menghadiri Dialog Masyarakat Sipil bertajuk “Untuk Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan” di Kabupaten Wonosobo.
“Yang akan kita selesaikan ada 24 kota dari total 40 kota yang menjadi prioritas,” ujar Zulhas.
Menurutnya, sejumlah kota dengan volume sampah terbesar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Tangerang menjadi fokus utama penanganan.
Sementara itu, persoalan sampah di Palembang dan Medan ditargetkan dapat diselesaikan lebih awal, yakni pada 2027.
Pemerintah menargetkan sekitar 50 persen persoalan gunungan sampah di kota-kota prioritas dapat dituntaskan pada 2027.
Adapun 50 persen sisanya diharapkan selesai pada 2028 setelah regulasi dan sistem pendukung selesai disiapkan.
“Insyaallah tahun 2027 sekitar 50 persen target penyelesaian tercapai, kemudian 50 persen sisanya akan kita selesaikan pada 2028. Saat ini aturannya juga sedang kita bereskan,” kata Zulhas, dalam keterangannya yang di terima di Jakarta, pada (13/7/2026)
Zulhas menegaskan persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan kota, tetapi juga berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan.
Penumpukan sampah dinilai menjadi penyebab pencemaran sungai, kerusakan ekosistem, hingga meningkatnya sampah yang berakhir di kawasan pesisir dan laut.
Ia menilai keberhasilan Indonesia dalam mengelola sampah menjadi salah satu indikator penting menuju negara maju.
“Kalau kita tidak bisa mengurus sampah dan lingkungan, bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju,” ujarnya.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Zulhas mengaku telah meminta dukungan Presiden melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) yang akan memperkuat kewenangan koordinasi penanganan sampah dan lingkungan di bawah tanggung jawabnya.
Menurutnya, persoalan lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan sektor pangan sehingga pelaksanaannya akan dilakukan secara terpadu bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah juga tengah menyempurnakan berbagai regulasi sebagai landasan percepatan pengelolaan sampah di daerah.
Zulhas menegaskan pemerintah berkomitmen memenuhi target penyelesaian gunungan sampah dalam dua tahun ke depan.
Ia bahkan menyatakan siap menerima kritik apabila target tersebut tidak tercapai.
“Kalau dua tahun belum selesai, silakan panggil saya lagi dan saya siap menerima kritik. Tapi beri kami waktu dua tahun,” tegasnya.
Fokus utama pemerintah mencakup penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari, termasuk TPA Bantargebang, Jatiwaringin, serta sejumlah lokasi lain di berbagai daerah, termasuk Bali, yang selama ini menghadapi persoalan penumpukan sampah berskala besar.
Pemerintah berharap langkah tersebut mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ervinna
